Moratorium Pengiriman TKI Dianggap Tak Pro Rakyat

CIREBON – Tak semua elemen masyarakat mendukung kebijakan pemerintah soal penghentian pengiriman TKI ke Arab SaudiKetua Aisyiyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Tatik Nuraeni menyatakan, moratorium TKI itu merupakan kebijakan yang tak pro rakyat

BACA JUGA: Walhi Tolak Proyek Kereta Api di Kalteng

“Boleh kita merasa prihatin atas kasus dipancungnya TKI di Arab SaudiTapi, tidak serta merta kita secara emosional mengambil langkah yang merugikan banyak pihak,” tuturnya.

Menurut Tatik, keinginan masyarakat bekerja di luar negeri dikarenakan tak adanya lapangan pekerjaan sehingga masa depannya tak terjamin

BACA JUGA: Kepergok Nyemen, Siswa Kocar-kacir Diburu Polisi

Makanya, dengan tidak tersedianya lapangan kerja di Indonesia, akan ada jutaan rakyat yang menganggur tanpa kejelasan masa depan akibat kebijakan dihentikan pengiriman TKI

“Seharusnya pemerintah pusat hingga daerah harus mampu membuka lapangan pekerjaan sebelum moratorium itu diundangkan

BACA JUGA: Penyumbang Minta Tanggung Jawab Darsem

Betapa nestapa rakyat kita di negeri orang, hanya karena ingin mencari sesuap nasi, mereka harus tersingkir dari bumi yang subur ini,” ungkapnya.

Yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang kata Tatik pula, bukanlah memberlakukan kebijakan moratorium, tapi bagaimana membuat sistem perektrutan TKI dengan baik, seperti mengoptimalkan Lembaga Pengembangan Keterampilan (LPK)

Sementara itu aktivis perempuan Fahmina Institute Alifatul Alifiati menyatakan ada dua kebijakan strategis atas banyaknya kekerasan yang menimpa buruh migran indonesia (BMI) terutama di negara-negara Timur TengahMoratorium pengiriman BMI adalah strategi dalam negeri.  “Sudah saatnya DPR mendorong RUU Perlindungan Buruh," tuturnya(jun/mul/awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kesurupan, Siswi Ancam Bunuh Ketua Yayasan