jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk memperhatikan keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah.
Saleh menuturkan, berdasar hasil pengawasan dan evaluasi Komisi IX DPR, moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah justru menimbulkan masalah baru.
BACA JUGA: BNP2TKI Lepas 382 PMI ke Korsel, Gaji Rp 30 Juta per Bulan
"Jumlah PMI ilegal ini semakin lama semakin banyak," ungkap Saleh, Kamis (5/7).
Dia menjelaskan ini merupakan persoalan supply and demand. Menurutnya, di Indonesia banyak yang membutuhkan pekerjaan dan siap diberangkatkan, sedangkan di Timur Tengah banyak yang membutuhkan.
BACA JUGA: Peradi dan Malaysian Bar Teken MoU Terkait Akses Hukum
"Karena ada aturan moratorium, mereka lalu mengirimkannya melalui jalur informal," kat Saleh.
Dia menuturkan, pengiriman PMI melalui jalur informal itu dilakukan dengan berbagai modus. Ada yang menggunakan visa kunjungan wisata, visa umrah, kunjungan keluarga, dan lain-lain.
BACA JUGA: DPR Soroti Rencana Pengiriman 30.000 TKI ke Arab Saudi
Namun, setibanya di negara tujuan justru dipekerjakan. Rata-rata mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kalau dibiarkan, sambung Saleh, ini tentu akan jadi persoalan di kemudian hari. Semakin banyak yang menempuh jalur informal, akan kian sulit bagi pemerintah untuk mengawasi.
"Nanti kalau sudah ada masalah, kesulitan itu baru akan terasa," ujarnya mengingatkan.
Dalam konteks itu, pemerintah didesak untuk mempertimbangkan membuka moratorium pengiriman PMI secara terbatas.
Pengiriman PMI secara terbatas dimaksudkan untuk mengurangi PMI informal. Tentu pengiriman terbatas ini harus tetap dievaluasi dan diawasi secara baik. Dengan begitu, mereka yang dikirimkan akan aman dan diperlakukan secara baik.
“Ada atau tidak ada moratorium, faktanya pengiriman PMI tetap ada. Bukankah tidak sebaiknya dikirimkan secara prosedural dengan membuka moratorium secara terbatas? Saya kira itu jalan yang bisa ditempuh untuk sementara," paparnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Global Al Wakil Apresiasi Penempatan TKI ke Timur Tengah
Redaktur : Tim Redaksi