jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari menilai jabatan Presiden Republik Indonesia sebagai posisi paling enak di dunia dalam pertanggungjawaban. Sebab, konstitusi tidak mengatur ukuran tentang pertanggungjawaban Presiden RI di akhir masa jabatan.
"Ini kan sistem sistem pertanggung jawaban presiden enak-enakkan saja. Memangnya ada pertanggungjawaban yang jelas ke rakyat menjelang berakhir masa jabatan presiden? Kan tidak juga," kata Hajriyanto dalam diskusi bertema 'Kabinet Pascapilpres' di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (23/6).
BACA JUGA: Pemerintah Belum Temukan Penyebab Tenggelamnya Kapal TKI
Menurutnya, kalau seorang presiden di akhir masa jabatan pertamanya disenangi maka sebagian besar rakyat akan memilih lagi untuk periode kedua. Sementara selama lima tahun periode pertama sebagai presiden, kata politisi Golkar itu,tidak pernah dievaluasi. "Ini sistem apik-apikan (baik-baikan, red) saja," ujar dia.
Demikian juga halnya setelah 10 tahun setelah berkuasa. "Mau pergi, ya, pergi saja. Paling hanya ada kesan dan pesan. Untuk diberhentikan sebelum habis masa jabatan oleh MPR juga tidak mungkin lagi karena harus melalui persetujuan Mahkamah Konstitusi," jelasnya.
BACA JUGA: Politisi Hanura Nilai Surat DKP Janggal
Hajri menambahkan, untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebenarnya juga bukan hal sulit. Sebab, justru lebih sulit agar terpilih menjadi presiden.
"Kampanye saja masih ditanyai budget kampanye. Sementara presiden, oleh konstitusi tidak perlu dimintai tanggung jawabnya mengelola anggaran Rp 1000 triliun lebih," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Loloskan Prabowo jadi Capres, KPU Dilaporkan ke Bawaslu
BACA ARTIKEL LAINNYA... Minta Kejagung Terhindar dari Intervensi Politik
Redaktur : Tim Redaksi