jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengatakan terungkapnya situs gay, semakin membenarkan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men-PPPA) dan Menteri Sosial (Mensos), bahwa Indonesia sudah darurat terhadap perlindungan anak.
"Negara wajib hadir," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (9/9).
BACA JUGA: Sabaaarr.. Bareskrim Masih Kumpulkan Bukti Untuk Jerat Agen Travel Lainnya
Lebih lanjut, Hidayat menyatakan apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan Perppu kebiri.
"Perppu tersebut menurut saya penting untuk dikuatkan karena terus terang di sana masih beragam celah yang masih bisa dipermasalahkan," ujarnya.
BACA JUGA: Bareskrim Tetapkan 7 Tersangka Kasus Calon Haji via Filipina
Karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, Komisi VIII dan III DPR menghadirkan komitmen melalui rapat dengar pendapat, dengan kementerian terkait atau dengan merevisi UU perlindungan anak, sebab Perppu tidak amat langsung menyelesaikan permasalahan ini.
"Dalam UU perlindungan terhadap anak itu ada pasal tentang penghukuman tingkat hukum mati kepada siapa pun yang melibatkan anak-anak dalam pidana narkoba. Tapi bagi yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan seksual, apakah itu gay atau non-gay, itu hukuman maksimal hanya 15 tahun dan pada Perppu dinaikkan menjadi 20 tahun," imbuhnya.
BACA JUGA: Tergiur Jadi Model, Imigran Ganteng Inipun Rela Jadi Gigolo
Terlepas dari masalah Perppu dan UU tentang Perlindungan Anak yang harus disempurnakan, Hidayat berharap Menteri Komunikasi dan Informatika bertindak cepat menyikapi situs gay dan situs lainnya yang mengarah kepada eksploitasi anak.
"Saya dorong Menkominfo melakukan proteksi terhadap beragam situs yang jelas-jelas melakukan kejahatan terhadap anak, baik oleh kaum gay maupun bukan untuk dilakukan penutupan sebab jelas itu pelanggaran terhadap hukum," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh, Menjambret Kok Ajak Saudara Perempuan, Begini Jadinya
Redaktur : Tim Redaksi