jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengakui saat ini prinsip-prinsip kebangsaan memudar apalagi di tengah maraknya teknologi informasi dan komunikasi.
Ini disampaikannya saat memberi Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kepada masyarakat Jakarta Selatan, di Kebayoran Baru, hari ini.
BACA JUGA: Sekjen MPR Ajak Netizen Membumikan dan Membunyikan Pancasila
Untuk itulah MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar.
Menurutnya, pada masa Presiden Soeharto dulu ada lembaga BP7, sebuah lembaga yang khusus menyosialisasikan dan membahas masalah Pancasila.
BACA JUGA: Sekjen MPR Ajak Netizen Membumikan dan Membunyikan Pancasila
Selain BP7, seluruh elemen masyarakat mulai dari SMP hingga mahasiswa bahkan juga kepada para pejabat, diberi Penataran P4.
Penataran itu sampai 100 jam. Hidayat Nur Wahid mengambil sisi positif dari kehadiran BP7 dan Penataran P4.
BACA JUGA: Polisi Harus Bersikap Adil Soal Persekusi
Namun, ditegaskan metode sosialisasi saat ini berbeda dengan masa sebelumnya.
“Sosialisasi Empat Pilar saat ini dilakukan dengan cara diskusi, dialog, dan reformasi agar mudah diterima,” ujarnya.
Hidayat memuji Presiden Joko Widodo yang telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP).
Lembaga ini membantu Presiden dalam pemantapan Pancasila.
"Alhamdulilah telah terbentuk unit kerja itu,” ujarnya.
Perlunya keterlibatan pemerintah dalam mensosialisasikan Pancasila, keinginan itu sebelumnya juga telah disampaikan MPR kepada Presiden.
Dalam sosialisasi tersebut Hidayat memaparkan sejarah peran ummt Islam dalam proses lahirnya Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dia mengatakan, sebenarnya Pancasila telah disepakati seperti dalam Piagam Jakarta tapi karena ada keberatan dari tokoh Indonesia timur maka tokoh-tokoh Islam rela untuk mengganti Sila I seperti yang tertera saat ini.
Dalam sejarah Indonesia, Hidayat juga memaparkan Belanda mendorong agar bentuk Indonesia selepas diberi pengakuan adalah berbentuk serikat, RIS.
Namun, bentuk seperti ini ditolak oleh banyak kalangan.
Kemudian dengan dipelopori Mohammad Natsir, politikus dari partai Islam Masyumi, dia mengajukan Mosi Integral yang disampaikan ke Parlemen 3 April 1950.
“Dengan mosi itu maka Indonesia kembali ke bentuk NKRI,” ujarnya. “Kalau tidak ada Natsir, kita tidak mengenal NKRI,” tambahnya.
Lambang Garuda Pancasila pun disebut dirancang oleh seorang politisi Islam.
Lambang Garuda Pancasila merupakan rancangan Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak.
Dari sejarah itulah Hidayat menyayangkan jika umat Islam dicurigai membahayakan NKRI.
Dia berharap dengan sejarah ini umat Islam semakin memahami Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal IKa.
"Ini akan membuat umat Islam cinta pada Indonesia,” ujarnya. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zulhas Ajak Netizen Gunakan Medsos untuk Menambah Saudara
Redaktur & Reporter : Natalia