PEMPROV DKI Jakarta diminta lebih serius dalam melakukan penataan moda transportasi massal yang menjadi agenda pembangunan tahun 2011Beberapa di antaranya adalah pembangunan mass rapid transit (MRT), pembangunan busway Koridor XI (Pulogebang-Kampungmelayu) serta peningkatan pelayanan busway
BACA JUGA: Siapkan 41 Rambu Penunjuk Arah
Sebab, pembangunan tersebut penting untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota"Khusus MRT, ini merupakan proyek yang amat penting
BACA JUGA: Ratusan Rumah Terbakar di Ancol dan Muara Angke
Tender konstruksinya tidak boleh mundurBACA JUGA: Tidak Ada Polisi, Tetap Takut Melanggar
Itu yang harus diawasi dengan ketat, begitu pula komunikasi dengan Kementerian Keuangan harus lebih intensif,’’ kata Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta usai Rapat Paripurna di DPRD DKI, Selasa (5/4).Begitu juga dengan peningkatan pelayanan busway yang telah dilakukan pada tahun 2010, harus ditingkatkan lebih baik lagi di tahun 2011 iniKarena busway dinilai telah cukup membantu warga Jakarta dalam menggunakan transportasi yang aman, murah dan nyaman
"Mudah-mudahan dengan dibentuknya BUMD Transjakarta tahun ini, pelayanannya akan semakin optimalJuga dapat diintegraskan dengan MRT dan moda transportasi lainnya," ujarnya.
Hanya saja, lanjutnya, ada satu program yang tidak disebutkan yaitu kelanjutan megaproyek monorelMemang ada asumsi kelanjutan proyek monorel bukan merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta melainkan pusat, namun ada harapan masyarakat agar Pemprov DKI mengambil alih menjadi kesatuan integrasi dengan transportasi publik yang tengah dibangun.
"Seharusnya ini harus disampaikan dalam LKPJ GubernurHal lain yang tidak disampaikan yaitu rencana proyek kereta loopline, yang hanya disampaikan hanya enam ruas jalan tol, busway, dan MRT sajaPadahal jika loopline dioptimalkan maka sebelum tahun 2014, warga dapat menggunakan begitu banyak pilihan moda transportasi," paparnya.
Dalam LKPJ tahun 2010, Fauzi Bowo menyampaikan sepanjang tahun 2010, pihaknya terus melakukan pembangunan perhubungan dan transportasiDiantaranya pembangunan Terminal Pulogebang, perlu dilakukan redesain terhadap rencana pembangunan Terminal Bus Pulogebang
Sehingga, pelaksanaan pembangunan fisik terminal belum dapat dilaksanakanSampai akhir tahun 2010, yang baru dapat diselesaikan baru tahap pelelangannya, sehingga direncanakan pelaksanaan konstruksinya baru dapat dilaksanakan pada tahun 2011.
"Pemprov juga telah melakukan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu di Pelabuhan Muara AngkePada tahun 2010 telah dilaksanakan pembangunan breakwater sepanjang 650 meter, pengerukan kolam pelabuhan sebesar 163 meter kubik dan pembangunan dermaga sepanjang 182,5 meter,” kata Fauzi.
Lalu pada tahun 2010, telah dioperasikan dua koridor baru busway yaitu Koridor Pinangranti-Pluit dan Cililitan-Tanjungpriok, sehingga toal koridor yang beroperasi mencapai 10 koridorUntuk mendukung hal tersebut dilakukan penambahan 94 unit bus yang terdiri dari 25 unit bus gandeng dan 69 bus single, sehingga total armada busway yang beroperasi di 10 koridor mencapai 524 bus.
Di samping itu, dilakukan pula sterilisasi jalur, pembangunan portal, penyempurnaan marka, serta peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pendukung buswayUpaya ini telah meningkatkan penumpang busway dari 83,2 juta orang di tahun 2009 menjadi 86,9 juta orang di 2010.
Kemudian dalam upaya mempersiapkan pembangunan MRT, pada tahun 2010 telah diselesaikan penyusunan basic engineering design oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian PerhubunganJuga telah dilakukan pula persiapan tender internasional untuk asistensi teknikal yang dilaksanakan PT MRT Jakarta dan management consulting services yang dilaksanakan Pemprov DKI.
“Diharapkan kedua kegiatan konsultasi untuk menunjang pelaksanaan fisik MRT tersebut dapat dilaksanakan pada tahun 2011, sehingga pelaksanaan konstruksi dapat dilaksanakan dan jadwal operasi MRT pada tahun 2016 dapat ditepati,” terangnya.
Kendati demikian, ungkapnya, kesulitan yang terbesar dalam pelaksanaan anggaran keuangan daerah yaitu proses pembelian tanahSebab untuk membeli tanah dengan status hukum yang tidak jelas, tidak mungkin dilakukan Pemprov DKI Jakarta
Diakuinya pembebasan tanah yang paling banyak anggarannya yang tidak bisa dilaksanakan“Ini proses pembelajaran, agar program-program besar seperti pembebasan tanah tidak dianggarkan pada perubahan APBD, melainkan dianggarkan pada anggaran induk,” tegasnya(wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prijanto Perintahkan Walikota Atasi Tawuran
Redaktur : Tim Redaksi