jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar mengusulkan anggaran 20 persen dari APBN untuk meningkatkan potensi generasi milenial dan Z sebagai salah satu langkah afirmatif dari pemerintah.
"Dana anggaran 20 persen dari ABPN khusus untuk mengoptimalkan potensi kaum muda. Di level pemda juga begitu, semestinya menyiapkan coworking space. Bila perlu, ditingkatkan sampai level kecamatan," kata Muhaimin di Jakarta, Kamis (21/7).
BACA JUGA: DPR Mengapresiasi Kinerja Kejati NTB yang Luar Biasa, Ini Prestasinya
Hal itu dikatakan Muhaimin terkait hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut jumlah penduduk Indonesia hingga 2020 didominasi generasi Z dan generasi milenial. Generasi Z adalah penduduk yang lahir pada kurun tahun 1997-2012, dan generasi milenial yang lahir periode 1981-1996.
Survei yang dilakukan sepanjang Februari-September 2020 diperoleh hasil, yaitu jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94 persen dari total populasi berjumlah 270,2 juta jiwa.
BACA JUGA: Fadli Zon Sebut Agenda P20 di Indonesia Angkat 4 Isu Prioritas
Sementara itu, generasi milenial mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87 persen.
Muhaimin menjelaskan kaum milenial dan juga gen Z punya potensi yang luar biasa karena kreativitas, energi dan semangatnya bisa menjadi modal masa depan Indonesia yang lebih baik.
BACA JUGA: Awas, Penderita DBD yang Dirawat di Rumah Tidak Boleh Minum Obat Ini
Karena itu dia menilai generasi milenial dan Z perlu diberikan ruang, kesempatan dan fasilitas yang memadai sehingga mereka akan terus memiliki temuan baru dan langkah-langkah produktif buat kehidupan buat seni budaya dan buat kehidupan.
Selain itu dia menilai perlu kebijakan afirmatif yang pro terhadap kaum muda, salah satunya dengan mendirikan kementerian yang khusus menggawangi ragam potensi dan minat mereka.
Karena menurut dia, Indonesia memerlukan pendekatan baru dalam menyambut gelombang besar generasi milenial dan Z.
"Butuh pendekatan baru untuk optimalkan potensi yang dimiliki generasi muda kita. Di level kebijakan kita butuh 'affirmative action' untuk memastikan potensi besar kaum muda Indonesia terfasilitasi," ujarnya
Dia menjelaskan, tindakan afirmatif bisa diwujudkan dalam kebijakan pemerintah yang pro terhadap kaum muda, salah satunya dengan mendirikan Kementerian yang khusus menggawangi ragam potensi dan minat mereka.
Muhaimin membayangkan Kementerian Pemuda dibentuk setingkat Kementerian Koordinator, kemudian optimalisasi potensi kaum muda milenial dan gen Z ada di setiap Kementerian dan Lembaga.
Dari sisi politik, menurut Muhaimin, kaum muda tidak boleh antipati karena dengan berpolitik kaum muda dapat menentukan perubahan bangsa. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi