BACA JUGA: Sudah 910.915 Pemudik Balik ke Jakarta
"Itu setoran rutin
BACA JUGA: Aneh, Muhaimin Tiba-Tiba Dukung Bongkar Century
Awalnya, sumber tersebut enggan menyebut berapa besaran uang yang diberikan kepada Muhaimin. Setelah didesak, akhirnya dia mengaku bahwa rata-rata para pejabat di Kemenakertrans diminta untuk menyetor Rp 50 juta setiap pekannyaNamun, Muhaimin memilih tidak mengotori tangannya secara langsung
BACA JUGA: DPR Segera Panggil Muhaimin
Artinya, dia tidak berhubungan dengan uang dan anak buah yang memiliki kewajiban untuk menyetorTapi, semua teknis pelaksanaan upeti itu dipegang langsung oleh tim asistennya"Dia (Muhaimin) memang main aman," katanya"Tentu saja para pejabat eselon I dan II pun bermanuver melalui berbagai macam untuk memenuhi permintaan atasannya tersebutKarenanya, mereka tak segan-segan untuk meminta uang kepada pihak-pihak rekanan yang berhubungan baik di Kemenakertrans
Memang, dalam kasus suap di Kemenakertrans, KPK telah menyatakan bahwa pihaknya memiliki rekaman pembicaraan antara Sesditjen "Pembangunan dan Pembinaan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan Dadong Irbarelawan dan pihak swasta Dharnawati menyebut-nyebut nama Muhaimin
Bahkan, dalam surat penahanan, KPK menuliskan bahwa mereka diduga kuat telah mencoba menyuap MuhaiminTak hanya itu, KPK juga menetapkan pasal percobaan penyuapan penyelenggara negara kepada dua tersangka pegawai kementerian
Selain itu, Muhaimin dikenal sebagai menteri yang memiliki tim staf khusus dan asistensi dalam jumlah gendutYakni, staf khusus berjumlah tiga orang, selain itu dia memiliki tim asistensi yang berjumlah sembilan orang"Bayangkan, tim asistensi digaji bukan dari APBNTapi, dana pribadi menteri," katanya
Setiap bulan, Muhaimin menggaji anggota asistensinya sebesar Rp 7,5 jutaJadi, paling tidak setiap bulan, dia harus mengeluarkan sekitar Rp 63 juta hanya untuk menggaji orang-orang terdekatnya"Padahal gaji menteri hanya sekitar Rp 20 jutaan," imbuh dia
Di bagian lain Staf Khusus Menakertrans Dita Indah Sari langsung membantah adanya kebiasaan Muhaimin untuk memalak anak buahnya setiap mingguMenurutnya, itu adalah isu yang terus berkembang setelah penangkapan dua pegawai kementerian oleh KPK Kamis (25/8) lalu
"Tidak benar ituKami semua bekerja secara profesionalKarenanya kami berharap KPK akan segara menyelesaikan kasus Pak Nyoman dan Pak Dadong agar semuanya jelas," ucapnya.
Sementara itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar terus berkelit dari tuduhan terlibat upaya penyuapan di kementerian yang dia pimpinMuhaimin beralasan jika suap yang diberikan pengusaha ke Kemenakertrans itu salah alamat.
Di sela acara halal bi halal di Hotel Bidakara Jakarta kemarin (4/9), menteri yang juga Ketua Umum DPP PKB itu menuturkan jika tidak ada logika yang menghubungkan dirinya dengan kasus suap tersebutMuhaimin menuturkan, motivasi di balik suap yang berkembang di masyarakat adalah untuk meloloskan perusahaan tersebut dalam proses tender.
Muhaimin menegaskan, proses tender atas proyek tersebut tidak dilakukan oleh Kemenakertrans"Lelang pengerjaan proyek ini akan dilakukan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran (PA, red)," tandas MuhaiminPengguna anggaran dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten atau kota
Selain itu, pengelola anggaran juga bisa diserahkan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini adalah dinas-dinas terkait di daerah"Jadi kan tidak nyambungLelangnya di daerah, nyuapnya di pusat," ucap MuhaiminJika ingin menyuap, seharusnya menyuap pemerintah daerah yang berkuasa penuh atas proses lelang proyek pengembangan kawasan transmigrasi.
Sementara itu, Sekjen Kemenakertrans Muchtar Luthfie mengatakan anggaran proyek pengembangan daerah transmigrasi tersebut posisinya saat ini masih ada di Kementerian KeuanganRencananya, dana yang masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) mulai dikucurkan bulan ini"Perlu ada sosialisasi di daerah-daerah kantong transmigrasi," katanya saat mendampingi Muhaimin.
Muchtar juga mengatakan, daerah-daerah yang bakal menerima dana bantuan pengembangan kawasan transmigrasi ini belum ditentukanDia tidak memungkiri jika jumlah penerima ada 19 kabupaten atau kotaMekanisme yang digunakan nantinya adalah, daerah-daerah kantong transmigrasi akan bersaing menjadi salah satu dari 19 kabupaten atau kota yang mendapatkan jatah tersebut.
Dengan model seperti itu, muncul dugaan jika pengusaha daerah ramai-ramai "mendekati" pemerintah pusat dalam hal ini KemenakertransTujuannya adalah, daerah tempat kerja para pengusaha tersebut masuk dalam 19 kabupaten atau kota penerima bantuan pengembangan kawasan transmigrasi
Sebagai imbal baliknya, pemerintah daerah harus memenangkan pengusaha yang sudah berupaya mendekati pemerintah pusat ini pada saat proses lelang atau tender proyek"Lebih jauh kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari KPK," tutur Muchtar.
Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan jika kasus ini cukup memukulnyaSecara terang-terangan Muhaimin kecewa atas perilaku bawahannya yang masih gampang disuapUntuk mencegah kejadian serupa terulang lagi, mulai hari ini Muhaimin bertekad untuk memperketat birokrasi Kemenakertrans"Lubang-lubang yang berpotensi dimanfaatkan untuk jalan suap, harus ditutup," ucapnya.
Caranya adalah, mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal (Itjen) KemenakertransSelain itu, pengawasan ekstra ketat juga dilakukan terhadap pegawai-pegawai yang sudah malang melintang berurusan dengan pihak ketiga yang ingin memenangkan tender.
Di sisi lain, Komisi IX sudah mengagendakan akan memanggil Muhaimin Iskandar pada, Selasa (6/9), besokMuhaimin akan dimintai keterangan terkait skandal suap yang terkait proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah di Kemenakertrans "Kami sih sebenarnya inginnya Senin, tapi pihak sekretariat jenderal masih belum siap," ujar Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning.
Politisi PDIP tersebut menyatakan, kalau pihaknya geregetan saat mengetahui dua pejabat kemenakertrans yang ikut tertangkap tangan KPK, 25 Agustus laluKeduanya diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, DharnawatiDuit ditaruh dalam bungkus kardus bekas duren.
Yang lebih membikin miris, imbuh Ribka, ternyata terungkap bahwa ada dana Rp 500 miliar yang tidak pernah dibahas dalam rapat dengan Komisi IXDana yang diduga terkait erat dengan skandal suap itu diperuntukkan bagi program pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi, di 19 kabupaten dan kota
"Anggaran ini tidak dibahas dalam APBN PerubahanAgak kaget jugaYang lain juga bilang itu tidak dibahas di KomisiIni kebiasaan jelek," jelas Ribka Dari hasil pemanggilan itu lah nanti akan ditentukan langkah lanjutan yang perlu dilakukan DPRSalah satu yang makin jelas arahnya belakangan ini adalah pembentukan panitia khsus (pansus)
Yaitu, untuk mengusut lebih jauh persoalan-persoalan terkait transmigrasi"Ya, pansus itu memang sangat mungkin, bahkan bisa nanti lintas komisi," tandas RibkaApalagi, lanjut dia, Komisi IX sudah lebih dulu membentuk Panja Transmigrasi sebagai pijakan membentuk pansus
Selain itu, yang juga menguatkan alasan pembentukan pansus, adalah telah dikantonginya beberapa laporan dari berbagai daerah menyangkut carut-marutnya pelaksanaan program transmigrasiSeperti, laporan yang muncul dari Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Barat, dan beberapa daerah lain yang telah disampaikan pada Komisi IX"Intinya, ada kejanggalan dalam masalah transmigrasi, itu nanti yang akan kami dalami," pungkasnya(kuh/wan/dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seleksi Capim KPK Terancam Berantakan
Redaktur : Tim Redaksi