JAKARTA - Potensi bermainnya kepentingan politik, baik itu dari pemerintah maupun parpol, sangat mungkin muncul dalam Muktamar Muhammadiyah pada 3-8 Juli mendatang di JogjakartaKetua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin optimistis muktamirin bisa mengantisipasi
BACA JUGA: 83 Kabupaten/Kota Berkinerja Buruk
"Muktamar Muhammadiyah diintervensi, saya tidak tahu, belum memiliki buktiBACA JUGA: Polisi Sudah Yakin Itu Ariel
Saya nggak tahu pendekatan ilmiahnya karena ada dalam perasaan," kata Din dalam diskusi Ormas Islam Rentan Intervensi di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, kemarin (25/6).Turut berbicara Rais Syuriah PB NU Hasyim Muzadi, Ketua Tanfidziyah PB NU Slamet Effendi Yusuf, Ketua MPR yang juga tokoh Muhammadiyah Hajriyanto Y
BACA JUGA: Setara: Pelanggar Hak Konstitusi Harus Ditindak Tegas
Sebab, ormas-ormas Islam, terutama yang memiliki pendukung besar, memiliki posisi strategis bagi kelompok kepentingan."Pemerintah maupun parpol berkepentingan dengan ormas-ormas IslamKisah intervensi sangat sering kita dengar sejak Orba sampai sekarang," katanyaDia optimistis warga muhammadiyah bisa menghadapi intervensi dalam muktamar mendatang.
"Mekanisme pemilihan Muhamdiyah ini agak beda, bertingkat dan berlapis-lapis," ujar DinDi antara ratusan nama yang terjaring panitia pemilihan, sidang tanwir akan memilih 39 kandidatDari sana, selanjutnya muktamirin memilih 13 namaKetua umum Muhammadiyah akan ditentukan melalui rapat internal 13 orang yang terpilih itu"Maka, yang ingin intervensi bingung juga caranya," kata Din, lantas tersenyum.
Dia menengarai, elemen yang paling berkepentingan dengan Muktamar Muhammadiyah adalah parpolTentunya itu tak terlepas dari mendulang suara pada Pemilu 2014Din mengatakan, gejala tersebut pernah muncul dalam Muktamar Muhammadiyah pada 2005 di Kota MalangKelompok politik itu, jelas Din, sampai punya "markas" di dua hotel dan mengumpulkan muktamirinBahkan, sejumlah fungsionarisnya berkeliling ke daerah-daerah.
Apakah parpol itu PAN? "Nggak usah disebut," kata Din setelah acaraMeski begitu, dia mengatakan yakin muktamirin kali ini tidak akan mudah terombang-ambingTermasuk bila ada intervensi pemerintah yang berharap ketua umum mendatang jinak dan tidak kritis terhadap pemerintah"Semua saya serahkan kepada muktamirin," tegasnya.
Din juga menyampaikan, Muktamar Muhammadiyah akan dibuka secara langsung oleh Presiden SBYNamun, SBY tidak bergabung di JogjakartaMelainkan membukanya melalui sambungan telepon satelit dari MadinahSebab, SBY sedang menunaikan ibadah umrah setelah melakukan kunjungan kenegaraan di Kanada dan Turki.
"Saya yakin tidak ada niat presiden untuk meremehkan atau merendahkan Muhammadiyah dengan pembukaan seperti itu," kata DinDia berharap semua warga Muhammadiyah berpikir positif dan tidak kehilangan rasa percaya diriMenurut Din, ketidakhadiran Presiden SBY secara fisik tidak memengaruhi kehormatan Muhammadiyah.
Dia juga memastikan bahwa Muhammadiyah dan pemerintah saling membutuhkan dan membangun simbiosis mutualisme"Kalau selama ini Muhammadiyah kritis terhadap pemerintah, itu bagian dari amar mar"uf nahi munkar," katanyaDi tempat yang sama, Rais Syuriah PB NU Hasyim Muzadi mengatakan, intervensi merupakan masalah besar bagi ormas-ormasDia menyebut intervensi itu bisa melalui power sharing (pembagian kue kekuasaan), finance (keuangan), blackmail (ancaman), dan devide at impera (politik pecah belah).
"Tata laksananya melalui teknis dan deregulasi aturan organisasi," kata HasyimMenurut dia, bukan hanya Muhammadiyah yang harus melawan intervensiTapi, semua kelompok independen dan civil society harus saling membantu.
"NU sendiri, terutama di era Orba, pernah beberapa kali mengalami intervensi," katanyaMisalnya, dalam muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984 dan Muktamar NU di Cipasung, Jawa Barat, pada 1994"Kalau muktamar NU di Makassar lalu, saya tidak ingin mengatakan ada intervensi atau tidak agar tidak subjektifInsya Allah, satu-dua bulan mendatang umat sudah bisa menilai," ujar Hasyim.
Dia menambahkan, setiap intervensi akan berakibat buruk pada perjuangan ormasMisalnya, melahirkan pemimpin yang tidak tahu arah"Karena dia akan diarahkan," katanyaSelain itu, kemandirian organisasi hilang, terjadinya pergeser ideologi, dan tercipta polarisasi konflik intern organisasi"Ini melemahkan dan melelahkan," tegas Hasyim(pri/c6/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Dinilai Lamban Tangani Gempa Papua
Redaktur : Tim Redaksi