Muhammadiyah Desak Rangkap Jabatan Diakhiri

BANDAR LAMPUNG - Persyarikatan Muhammadiyah merekomendasikan pejabat negara berkonsentrasi pada tugasnya memimpin negaraKarena itu, pejabat negara yang masih menduduki jabatan struktural di partai politik (parpol) didesak untuk mengundurkan diri dari dari jabatannya.

''Persyarikatan Muhammadiyah mendesak (pejabat) pemerintah untuk melepaskan jabatan di partai politik dan berkonsentrasi memimpin bangsa dan negara,'' kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin saat membacakan hasil rekomendasi sidang tanwir di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, kemarin.

PP Muhammadiyah menggelar sidang tanwir pada 5-8 Maret

BACA JUGA: Wiranto Ngaku Mampu Pimpin Perubahan

Sidang yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kemarin (8/3) ditutup Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

Dalam rekomendasinya, Muhammadiyah ikut mengajak seluruh warga negara menggunakan hak pilih secara cerdas dan kritis sebagai wujud perbaikan berbangsa"Muhammadiyah menolak membawa masalah ini ke ranah fikih dengan mengharamkan golput, namun mengajak masyarakat bertanggung jawab menggunakan jalur tarbiyah,'' ujar Din.

Muhammadiyah juga mendesak parpol untuk tidak menjadikan pemilu sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan yang menghalalkan segala cara, tapi sebagai momentum menghasilkan legislator dan presiden yang sesuai amanah rakyat.

Muhammadiyah juga menyerukan seluruh warga negara yang memiliki hak pilih untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan karakter yang kuat sebagai negarawan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berani mengambil keputusan penting dan strategis, dan mampu menyelesaikan persoalan krusial secara tegas.

Persyarikatan yang didirikan KH Ahmad Dahlan di Jogjakarta itu meminta pemerintah mampu menjaga kewibawaan nasional dari berbagai ancaman dan menerapkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik

BACA JUGA: Anggota Polri Ditangkap Polisi Malaysia

''Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjauhkan diri dari politik uang dan cara-cara yang kotor dalam pemilu,'' kata Din.

Dalam rekomendasi lain, Muhammadiyah meminta pemerintah menetapkan KH Ahmad Dahlan sebagai tokoh atau bapak pendidikan nasionalMelalui ribuan perguruan Muhammadiyah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, KH Ahmad Dahlan dinilai telah memberi sumbangsih besar bagi pendidikan nasional.

Wapres Jusuf Kalla tak mengomentari permintaan Muhammadiyah

BACA JUGA: PPP Belum Tentu Usung JK

Namun, dia menegaskan persyarikatan ikut meletakkan fondasi berbangsa melalui kegiatan sosial dan pendidikannya.

Dengan nada berseloroh, Kalla menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia sangat bermutuBuktinya, alumnus SD di Indonesia bisa jadi presiden Amerika Serikat''SBY memang lulusan pendidikan militer di Amerika, tapi bukan lulusan SD di AmerikaKalau Obama tidak sekolah SD di Indonesia, belum tentu dia menjadi presiden Amerika Serikat,'' kata Kalla sambil tergelak(noe/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... RI - Korea Teken MoU Energy