jpnn.com - JAKARTA – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil anggota Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar dan mantan anggota Komisi VIII Jazuli Juawaini, untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penyelenggaraan Haji 2012-2013, disambut baik Ketua Pimpinanan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin
Din menyambut baik, karena sekecil apapun dugaan korupsi harus benar-benar dibersihkan. Apalagi itu terjadi di institusi keagamaan.
BACA JUGA: KPK Selidiki Pengadaan Barang dan Jasa Haji
“Tidak hanya penyelenggaraan haji, semua instansi harus diusut. Apalagi di bidang keagamaan jangan ditutupi. Kalau sudah ada data silahkan dilakukan audit. Karena saya sendiri tidak punya data terkait dana penyelenggaraan haji. Tidak ada kaitannya dengan menteri, siapapun itu dan jika layak diaudit, perlu diaudit,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/2).
Menurut Din, penyelidikan perlu segera dilakukan, karena penyelenggaraan haji merupakan sebuah tugas mulia. Apalagi melibatkan dana umat di tanah air. Karena itu jika dugaan telah cukup kuat, harus secepatnya dilakukan proses hukum yang dibutuhkan. Muhammadiyah, kata Din siap mendorong KPK agar melakukannya.
BACA JUGA: Kemnakertrans Terbitkan Aturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
“Sekitar 80 ribu warga Muhammadiyah pergi haji setiap tahun. Karena itu kita dorong supaya diusut,” katanya. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Terjerat Korupsi, Mantan Sekjen Deplu Kecewa ke Megawati
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mengapa Pengumuman Honorer K2 Masih Banyak Kosong?
Redaktur : Tim Redaksi