MUI dan Islamisme

jpnn.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Akhyar mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (9/3).

Kiai Mif lebih memilih berkhidmat di Nahdlatul Ulama (NU) setelah terpilih sebagai rais aam pada muktamar di Bandar Lampung, akhir Desember 2021.

BACA JUGA: Miftachul Akhyar Mundur dari Ketum MUI, Kiai Cholil: Bagus, Teladan Kami

Selama menjabat sebagai ketua umum Kiai Mif jarang sekali berbicara melalui media. Karena itu wajah dan komentarnya jarang muncul di media mainstream maupun media non-mainstream. Kiai Mif memang bukan tipe ‘’kiai media’’ atau ‘’kiai politik’’. Dia adalah tipe kiai profesional yang menghabiskan waktunya untuk mengurus pesantren.

Kiai Mif menjadi ketua PWNU Jatim sebelum menggantikan Kiai Makruf Amin sebagai ketua umum MUI. Sebagaimana mafhum, Kiai Ma’ruf dibon oleh Jokowi untuk menjadi wakil presiden. Selain menjadi ketua umum MUI, Kiai Ma’ruf juga menjadi rais aam NU. Dua posisi strategis itu menjadi nilai plus bagi Kia Ma’ruf ketika Jokowi mencari calon wakil presiden.

BACA JUGA: Kiai Miftachul Akhyar Mundur dari Ketum MUI, Pengurus Belum Bisa Menerima

Posisi yang sama kemudian diwarisi oleh Kiai Mif. Namun, kali ini para kiai NU yang tergabung dalam Ahlu Halla wal Aqdi (Ahwa) pada muktamar di Lampung melarang rangkap jabatan bagi pimpinan puncak NU.

Karena itu Kiai Mif juga harus memilih antara MUI dan NU. Jawaban Kiai Mif ketika itu menunjukkan kualitas kekiaiannya yang tetap tawadu’ dengan mengucapkan ‘’sami’na wa atha’na’’, saya mendengar dan sara taat, ungkapan khas seorang santri tulen.

BACA JUGA: MUI Umumkan Hal Penting soal Salat Berjemaah dan Ramadan, Simak!

Ketua PBNU Gus Yahya Cholil Staquf sudah menetapkan garis baru bahwa pimpinan NU harus absen menjadi kandidat presiden maupun wakil presiden pada perhelatan pilpres 2024 mendatang. Kiai Mif bukan kiai politik, tetapi tidak mustahil ada kekuatan-kekuatan politik yang menariknya masuk ke gelanggang politik sebagaimana yang dialami oleh Kiai Ma’ruf.

Dengan tidak rangkap jabatan, dan dengan adanya larangan berpolitik praktis oleh Gus Yahya, maka pada 2024 mendatang NU bisa disebut aman dari intervensi politik. Secara formal kemungkinannya akan seperti itu.

Namun, secara informal hal itu malah memberi ruang yang lebih luas kepada personel-personel puncak PBNU untuk terlibat dalam perhelatan politik 2024. Sejumlah politisi yang masuk di kepengurusan puncak PBNU seperti Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa, hampir dipastikan akan menjadi aktor penting dalam perhelatan politik 2024.

Posisi ketua umum MUI yang kosong kemungkinan akan diisi oleh salah satu wakil ketua sebagai pelaksana tugas, sebelum ditetapkan ketua umum baru melalui musyawarah luar biasa. Ketika Kiai Sahal Mahfudz meninggal dunia pada 2014 posisinya digantikan oleh Prof. Din Syamsudin yang menjabat sebagai sekjen. Prof. Din kemudian resmi terpilih sebagai ketua umum MUI.

Kepemimpinan MUI di bawah Prof. Din berbeda dengan ketika masih di bawah Kiai Sahal yang lebih dikenal sebagai ulama ahli fikih. Prof. Din yang punya latar belakang politik dan aktivisme kuat kemudian membawa MUI dalam gerakan aktivisme yang dekat dengan politik praktis.

Puncaknya terjadi pada perhelatan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Ketika itu terjadi kasus dugaan pelecehan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang sedang mencalonan diri sebagai calon gubernur. Terjadi protes publik Islam yang sangat keras terhadap Ahok, sampai kemudian memunculkan demonstrasi 212 yang diikuti jutaan orang.

Ketika itu MUI dipimpin oleh KH. Ma’ruf Amin sebagai ketua umum dan Prof. Din Syamsudin sebagai ketua dewan pertimbangan. Terlihat sekali bahwa kubu Prof. Din lebih berpengaruh dalam kiprah MUI. Hal itu terlihat dari pernyataan resmi MUI yang diteken oleh KH Ma’ruf yang mengecam pelecehan Al-Qur'an oleh Ahok.

Gelombang tekanan publik Islam yang kuat mendapatkan legitimasi dari MUI. Ahok akhirnya kalah dalam perhelatan melawan Anies Baswedan yang didukung penuh oleh gerakan Islam. Ahok bahkan akhirnya masuk penjara akibat gelombang tekanan itu.

MUI di bawah KH Ma’ruf dan Prof Din menjadi semacam ‘’the bastion of islamism’’ atau benteng gerakan islamisme. Persaingan politik di pilgub DKI tercatat sebagai perhelatan politik dengan persaingan yang paling tajam antara kandidat yang didukung oleh kekuatan nasionalis melawan kandidat yang didukung oleh kekuatan Islam politik.

Benih islamisme di pilgub DKI berkembang menjadi semakin besar. Terjadi polarisasi politik yang tajam yang melibatkan persaingan keras di media sosial, yang memunculkan terminologi cebong dan kampret. Cebong adalah kalangan nasionalis pendukung Ahok, dan kampret adalah kalangan islamis yang mendukung Anies Baswedan.

Kelompok kampret secara serampangan disebut sebagai kelompok politik aliran atau politik identitas karena memainkan isu-isu agama. Sebutan islamisme atau ‘’political Islam’’ juga ditempelkan secara serta-merta, dan lebih terasa sebagai stereotyping dan labelling yang mendiskreditkan.

Polarisasi yang tajam itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam lanskap politik Indonesia. Kekalahan yang dialami kelompok nasionalis begitu mendalam dan masif sampai membawa bekas yang panjang. Kedua kubu sama-sama tidak bisa ‘’move on’’ dan persaingan menjadi ‘’drag on’’ berlanjut terus.

Episode persaingan kedua berlanjut pada pilpres 2019 dengan skala yang lebih luas. Kubu Jokowi sangat mengantisipasi gelombang islamisme dan politik identitas, dan memutuskan untuk melamar Kiai Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden.

Pengamat politik Australia Ben Bland menyebut tindakan Jokowi ini sebagai bukti bahwa Jokowi adalah manusia yang kontradiktif, ‘’Man of Contradictions’’ (2020). Di satu sisi ia mengecam politik aliran, tetapi di sisi lainnya ia memainkan politik aliran dengan merangkul Ma’ruf Amin sebagai ‘’running mate’’.

Jokowi juga dianggap pragmatis dan tidak terlalu teguh dalam menghadapi gerakan politik identitas, sehingga ‘’melepas’’ Ahok dan mengorbankannya untuk masuk penjara selama dua tahun. Ahok menjadi tumbal untuk menyelamatkan nasib politik Jokowi dari serangan kalangan islamis.

Jokowi-Ma’ruf memenangi pilpres 2019 melawan Prabowo-Sandi melalui kemenangan yang tipis dan tidak meyakinkan. Kemenangan sekitar 52 persen tidak cukup memberi legitimasi mutlak kepada Jokowi untuk melakukan ‘’political vendetta’’, dendam politik, terhadap Islam politik.

Namun, itulah yang dilakukan oleh Jokowi. Sejak tahun pertama kemenangannya Islam politik menjadi target operasi. MUI yang disebut sebagai salah satu benteng islamisme segera dibersihkan. Kelompok Din Syamsudin dibersihkan untuk memberi tempat kepada Kiai Miftachul Akhyar yang apolitis. Posisi Din sebagai ketua dewan pertimbangan diganti oleh Kiai Ma’ruf Amin.

Perburuan terhadap gerakan islamisme dilakukan Jokowi dengan membubarkan FPI (Front Pembelas Islam) dan memenjarakan tokoh-tokohnya seperti Habib Rizieq Shihab dan Munarman. Sebelumnya, pada 2017 Jokowi sudah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap anti-Pancasila karena memperjuangkan khilafah.

MUI di bawah duet Kiai Mif dan Kiai Ma’ruf ternyata tidak sejinak yang dibayangkan. MUI masih sering menyuarakan sikap yang tidak sejalan dengan keinginan rezim. Beberapa personel MUI seperti KH Anwar Abbas sangat vokal terhadap kebijakan rezim yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan Islam.

Kekosongan kepemimpinan MUI sepeninggalan Kiai Mif pasti akan menjadi ajang power play. Pemeritahan Jokowi pasti tidak akan membiarkan MUI dikuasai kalangan islamis, dan akan memilih orang yang dianggap lebih jinak. (*)