jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah tegas pemerintah untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), dan mengembalikannya kepada DPR RI sebagai pengusul.
Tujuannya agar melakukan banyak dialog dan menyerap aspirasi terlebih dahulu, dengan semua elemen masyarakat.
BACA JUGA: Para Ulama Merasakan Kekejaman PKI, Wajar MUI Bereaksi
"Langkah tersebut sudah tepat karena RUU HIP adalah RUU inisiatif DPR RI sehingga pemerintah tidak bisa mencabut atau membatalkannya," kata Waketum MUI Zainut Tauhid Sa'adi dalam pesan elektroniknya, Kamis (18/6).
MUI, lanjutnya, menyadari hak untuk membuat UU berada di tangan DPR bersama-sama dengan pemerintah.
BACA JUGA: Gegara Kentut di Depan Polisi, Pria Ini Didenda Jutaan Rupiah
Namun seharusnya setiap UU yang akan dibahas hendaknya dilakukan dialog dan menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu, agar publik dapat memahami secara baik substansi UU yang akan dibahas.
Dengan demikian, publik terbuka untuk memberikan koreksi dan masukan sehingga publik merasa dilibatkan dalam proses pembahasan, dan pengambilan keputusan.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Bersama Mayoritas Senator Tolak RUU HIP
"Melibatkan publik dalam mengambil sebuah kebijakan itulah sesungguhnya esensi dari negara demokrasi," ucapnya.
Dengan dikembalikannya RUU HIP ke DPR RI, Waketum MUI mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk menghentikan segala silang sengketa dan kegaduhan di ruang publik.
"Mari kita konsentrasikan pikiran dan perhatian kita ke DPR RI untuk membangun komunikasi serta dialog secara konstruktif dan persuasif agar ditemukan solusi yang lebih maslahat untuk kepentingan umat dan bangsa," pungkasnya. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad