Muladi Minta JK Bersikap Negawaran

Sarankan Golkar Tetap Rujuk dengan Demokrat

Senin, 27 April 2009 – 21:55 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Meski Golkar sudah memutuskan diri berpisah dengan Demokrat, namun masih ada saja kelompok di internal Golkar yang terus berusaha menjodohan Jusuf Kalla agar tetap menjadi pendamping SBYTak tanggung-tanggung, Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono dan Ketua DPP Golkar Muladi masuk ke barisan pendukung rujuknya Golkar dengan Demokrat.

Muladi yang ditemui wartawan RI usai menemui Agung Laksono di gedung DPR RI, Senin (27/4) sore mengkui, ada kecenderungan di kalangan DPD I Golkar agar duet SBY-JK tetap dipertahankan

BACA JUGA: HNW Siap Dampingi SBY

"Kecenderungannya begitu
Paling tidak DPD I," ujar Muladi.

Ditanya jika ternyata SBY dan Demokrat tetap bersikukuh meminta Golkar mnegajukan lebih banyak nama cawapres selain JK, mantan rektor Universitas Diponegoro ini menegaskan, partainya memiliki banyak kader yang pantas diusung

BACA JUGA: Prabowo jadi rebutan Golkar-PDIP

"Kita punya kader banyak
Tapi prioritas utama tretap JK

BACA JUGA: Telat Hitung Suara, Hasil Pemilu Tetap Sah

Kalau tidak mau, ya kader yang lain," tandasnya.


Karenanya Muladi juga menyarankan Ketua Umum Gpokkar Jusuf Kalla untuk tetap legowo jika di kalangan internal Golkar juga mengusulkan nama lain sebagai bagi cawapres SBY sepanjang bisa berkoalisi dengan Demokrat"Jk dituntut sikapnya sebagai negarawan," cetusnya.

Sebelumnya, Agung Laksono selaku wakil ketua umum Golkar mengatakan, peluang koalisi Golkar dengan Demokrat tetap terbukaSebab, kata Agungdalam pertemuan DPD I Golkar dengan DPP yang digelar Minggu (26/4) malam, JK diberi keleluasaan untuk menjelajahi koalisi dengan prapol-parpol yang ada

Apakah dengan demikian Golkar akan kembali menjalin koalisi dengan Demokrat, Agung mengakui kemungkinan itu"Peluangnya tetap terbuka, ada PDIP, Golkar dan GerindraBisa juga Golkar kembali berkomunikasi dengan PD," cetusnya.

Bukankah Demokrat sudah menyatakan Golkar bukan prioritas dalam membangung koalisi? Agung mengatakan hal itu memang kewenangan Demokrat"Tetapi keputusan bisa berubah, bisa melunak," ucapnya.

Agung beralasan, semua parpol mengalami kesulitan dalam membangung koalisiNamun menurut Agung, hal yang perlu dikedepankan adalah ideologi, elektabilitas pasangan Capres/cawapres, masalah pembiayaan, serta bagaimana jalannya koalisi ke depan.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Amin Aryoso Sarankan Pilpres Ditunda


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler