BACA JUGA: Giliran PKB Klaim Gagas Dana Desa
Partai Golkar misalnyaBACA JUGA: Mega Plot Prananda ke DPP
15 miliar untuk setiap anggota per daerah pemilihan.Aspirasi ini mendapat penolakan keras di kalangan politisi, bukan hanya dari partai opisisi
BACA JUGA: Demokrat Berusaha Rangkul Koordinator Kontras
Meski ditolak, Golkar masih mencoba dengan berbagai caraTermasuk "mencoba" mengklaim bahwa usulan dana aspirasi sudah mendapatkan lampu hijau dari Badan Anggaran DPRKlaim ini, lagi-lagi dibantah.Harapan Golkar untuk meloloskan dana dapil atau yang juga populer dengan istilah dana aspirasi hampir pasti tertutupPemerintah yang kini memegang bola, apakah usul kontroversial itu bisa direalisasikan atau tidak, menyatakan menolak usul Golkar tersebut
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa pemerintah menolak pengalokasian dana dari APBN senilai Rp 15 miliar per anggota tiap tahun ituDia menyatakan usul tersebut tidak perlu dibahas kembaliSebab, menurut dia, wacana itu tidak masuk pembahasan dalam panja RAPBN 2011Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan sikap jelas terkait persoalan tersebut.
"Itu sudah selesai, jangan dibicarakan lagiSegala sesuatu dengan dana aspirasi kan tidak ada dalam pembahasan panja RAPBN," tegasnya di sela rapat gabungan sejumlah komisi dengan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Setelah usulannya nayris kandas, Golkar mulai melirik wacana dana desaDana desa nampaknya akan direspon lebih baikGolkar pun buru-buru mengklaim bahwa wacana ini merupakan ide merekaHasil karya besar Partai Golkar.
Namun, lagi-lagi satu per satu fraksi di DPR berkeberatan atas klaim bahwa wacana dana desa Rp 1 miliar merupakan ide Fraksi Partai GolkarSetelah Fraksi PDIP, kali ini giliran Fraksi PKB merespons negatif manuver fraksi berlogo pohon beringin tersebut.
"Itu bukanlah isu baru," ujar Ketua FPKB Marwan JafarDia meminta pro-kontra sejumlah fraksi di DPR terkait wacana itu tidak setback dari proses perjuangan berbagai fraksi dalam pembahasan RUU Perdesaan oleh DPR periode 2004?2009.
Menurut dia, dalam pembahasan RUU tersebut, FPKB merupakan fraksi yang pertama mengusulkan pentingnya alokasi anggaran terintegrasi untuk desa sebesar 10 persen dari APBN dan APBD"Hal itu tegas kami sampaikan dalam pandangan dan pembahasan di panja RUU Pembangunan Perdesaan," ujar ketua DPP PKB tersebut.
Bila usul itu disepakati, lanjut Marwan, seluruh program pemerintah yang tersebar secara sektoral di berbagai kementerian dan lembaga diintegrasikan menjadi satuAnggarannya bersifat terintegrasi yang porsinya 10 persen dari APBN"Bahkan, usul FPKB tersebut dibulatkan menjadi 20 persen APBN di draf RUU Pembangunan Perdesaan pada awal Mei 2009," ungkapnyaMeski begitu, RUU tersebut mengalami deadlock sehingga tidak bisa disahkan.
Selain berebut klaim program di DPR, parpol-parpol juga mulai pasang strategi melalui susunan para pengurusnyaSetidaknya, dua partai besar PDIP dan Demokrat hingga kini belum berhasil menuntaskan susunan pengurus besarnyaMeski, kedua partai itu sudah selesai menggelar Musyawarah Nasional dengan memilih Ketua Umum masing-masing.
Jika Partai PDIP masih sibuk bagaimana mengakomodir dinasti Soekarno, Partai Demokrat mencoba menggerus berbagai potensi SDM yang adaDari pengusaha, hingga aktivis terus didekati dibujuk untuk menjadi pengurus partai.
Dan yang paling hangat adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)Majelis Syura PKS dalam rapat hari pertama musyawarah nasional (munas) II kemarin (16/6)Konsep PKS sebagai partai Islam mereka tinggalkanMenyongsong Pemilu 2014, PKS memilih menjadi partai tengah yang berkonsep nasionalis religius(aj/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemilukada Harus Dilakukan Serentak
Redaktur : Tim Redaksi