jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, berkantor selama seminggu ini di Bumi Cenderawasih hingga situasi keamanan di Papua bisa kembali kondusif.
Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane kebijakan Kapolri dan Panglima TNI tersebut perlu diikuti dengan sejumlah langkah lain.
BACA JUGA: Saran Bang Neta Buat Kapolri Terkait Penanganan Papua
Di antaranya, Kapolri perlu segera melakukan evaluasi, langkah antisipatif, deteksi dini dan meningkatkan patroli siber agar kekacauan yang terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat tidak terulang kembali.
BACA JUGA : Bu Mega Utus Seseorang Bertemu Tokoh Agama Katolik dan Protestan di Papua
BACA JUGA: TPDI Minta Kapolri Bebaskan Mahasiswa Papua Dari Tahanan
Neta menilai, setidaknya ada tiga langkah yang perlu dilakukan Polri. Pertama, mengevaluasi kinerja jajaran kepolisian, terutama di Surabaya, Papua Barat dan Papua.
BACA JUGA: Polda Jatim Tahan Mak Susi 1 x 24 Jam, Sahid Kecewa
"Apakah pejabat kepolisian di Surabaya sudah bekerja sesuai SOP dalam menyelesaikan masalah di depan asrama mahasiswa Papua," tuturnya.
Lalu, seperti apa deteksi dini dan antisipasi yang dilakukan pimpinan kepolisian di Surabaya, Papua Barat dan Papua, sehingga masalah yang ada bisa melebar dan menjadi kerusuhan yang tak terkendali.
"Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur seperti apa kinerja kepolisian di ketiga daerah itu, agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang dan bisa dikendalikan dengan cepat dan tepat," ucapnya.
BACA JUGA : 500 Ribu URL Hoaks Beredar Tentang Papua, Jangan Mudah Percaya!
Kedua, sejauh mana keberhasilan kinerja patroli siber kepolisian dalam memburu dan menangkap para provokator digital dalam negeri, yang memprovokasi kasus Surabaya hingga menjadi letupan kerusuhan di sejumlah kota di Papua Barat dan Papua.
"Informasi yang diperoleh IPW, aksi provokasi digital itu dikendalikan dari empat kota. Yaitu, Jakarta, Surabaya, Gorontalo dan Biak," ucapnya.
Neta menilai, Polri perlu menjelaskan secara transparan sejauh mana hasil patroli siber melakukan penyelidikan dan kemudian menahan para provokator digital dalam negeri tersebut.
Ketiga, keterlibatan pihak asing dalam banyak kasus di Papua bukan hal baru. Dalam kasus berbagai kerusuhan di Papua pascakasus Surabaya, Polri perlu membuka keterlibatan pihak asing secara transparan agar warga di Papua tidak mudah diprovokasi oleh mereka
"IPW mendapat informasi ada dua strategi yang dilakukan pihak asing memprovokasi kerusuhan di Papua. Semua itu mereka gerakkan pascakasus Surabaya. Yakni memprovokasi lewat medsos, khususnya lewat WhatsApp sehingga manuver mereka tidak bisa dikendalikan aparat keamanan," kata Neta.
Strategi lain, menjadikan sebuah negara kecil di Pasifik sebagai pangkalan atau markas besar Papua Barat Merdeka untuk memberikan support provokasi ke wilayah Papua.
"Saya kira hal-hal ini perlu dicermati Polri secara intensif yang tentunya bekerja sama dengan TNI dan kementerian luar negeri, terutama dalam mengantisipasi manuver oknum dari luar negeri yang selalu hendak memprovokasi masyarakat Papua," ucapnya.
Neta lebih lanjut menilai, mata rantai gerakan menginginkan Papua merdeka perlu segera diputus.
Karena itu, dengan berkantornya Kapolri dan Panglima TNI di Papua, diharapkan denyut nadi dan dinamika warga Papua dapat dirasakan kedua petinggi keamanan itu, sehingga akan bisa lebih kontekstual lagi dalam mengambil tindakan pengamanan di bumi cenderawasih.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 500 Ribu URL Hoaks Beredar Tentang Papua, Jangan Mudah Percaya!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang