jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengingatkan pemerintah agar jangan sampai terjadi kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite.
Oleh karena itu, Mulyanto menyatakan pemerintah perlu betul-betul memastikan pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi Pertalite, agar tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
BACA JUGA: Daftar Lengkap Harga Pertamax dan Pertalite di Seluruh Indonesia, Belaku Hari Ini
"Jangan sampai BBM Pertalite ini menjadi langka, dan menimbulkan antrean panjang di SPBU. Ini tentu tidak kita inginkan karena akan menyusahkan masyarakat,” kata Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat (31/3).
Dia menjelaskan status Pertalite saat ini adalah bahan bakar minyak dalam pengawasan karena merupakan jenis BBM khusus penugasan pemerintah kepada Pertamina. Menurutnya, konsekuensi legal dan anggaran antara BBM umum dan BBM khusus penugasan sangat berbeda.
BACA JUGA: Komisi VII Endus Maraknya Antrean Pertalite, Mulyanto: Ini Akan Menyusahkan
Kalau BBM umum, tata niaganya mendekati seratus persen mengikuti mekanisme pasar.
Sementara, BBM khusus penugasan, lanjuts dia, tata niaganya 100 persen dikendalikan secara penuh oleh pemerintah, baik itu harga eceran, kuota, maupun wilayah distribusinya.
BACA JUGA: Mohon Maaf Pertalite Tak Tersedia di SPBU Ini, Silakan Isi Pertamax
"Selisih antara harga keekonomian Pertalite dengan harga jualnya akan diganti (disubsidi) oleh pemerintah melalui skema dana kompensasi kepada Pertamina. Karena Pertamina secara khusus mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis Pertalite ini," katanya.
Mulyanto minta kepada BPH Migas dan Pertamina tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam pengendalian dan pengawasan distribusi Pertalite ini.
Dengan demikian, lanjutnya, tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab, dimanfaatkan oleh mereka yang tidak berhak. Selain itu, juga mencegah agar distribusi tidak tepat sasaran.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksikan penyaluran BBM jenis Pertalite akan melebihi kuota 15 persen hingga akhir tahun ini.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan realisasi penyaluran pertalite tercatat sebanyak 4,25 juta kiloliter hingga Februari 2022 atau telah melebihi 18,5 persen terhadap kuota secara year to date.
"Jika diestimasikan melalui normal skenario, maka di akhir 2022 akan terjadi over kuota sebesar 15 persen dari kuota normal," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (29/3).
Pemerintah telah menetapkan kuota pertalite untuk tahun ini sebesar 23,05 juta.
Dengan kata lain, apabila betul terjadi kelebihan kuota sesuai estimasi Kementerian ESDM, maka volume penyaluran pertalite akan mencapai 26,5 juta kiloliter.
Sejak 10 Maret 2022, Kementerian ESDM telah menetapkan pertalite ke dalam jenis BBM khusus penugasan atau JBKP. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi