jpnn.com - JAKARTA - Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX yang diselenggarakan kubu Aburizal Bakrie tinggal dua hari lagi. Belum ada tanda-tanda jika Munas yang digelar di Nusa Dua, Bali itu akan dibatalkan, atau sekadar ditunda.
Kubu tim penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono menilai, tidak ada jaminan bahwa pelaksanaan Munas yang dibuka pada 30 November itu bakal berjalan dengan aman dan kondusif.
Anggota tim penyelamat partai Priyo Budi Santoso menyatakan, pelaksanaan Munas pada 30 November nanti sebaiknya tidak dipaksakan untuk digelar. Ini karena, seluruh pendukung tim penyelamat partai dipastikan tidak akan hadir dalam Munas tersebut, dan akan tetap pada posisi menolak segala keputusan yang muncul didalamnya.
"Kalau tetap 30 November, yang terjadi adalah Golkar pecah. Dipastikan tim penyelamat akan melaksanakan Munas yang sama. Tepatnya pada 15-18 Januari 2015," kata Priyo di kantor DPP Partai Golkar, kemarin (27/11).
BACA JUGA: Mensos Tegaskan Dana Kompensasi BBM Tidak Hangus
Priyo tidak sendiri, dirinya bersama ketua tim penyelamat partai Agung Laksono, bersama sejumlah anggota lain seperti Laurence Siburian dan Zainal Bintang.
Menurut Priyo, sampai saat ini tidak ada jaminan jika Munas Partai Golkar di Bali akan berlangsung lancar. Ini karena, belum ada satu lembar pun izin dari kepolisian untuk mengamankan gelaran Munas.
Priyo khawatir, kalau Munas dipaksakan tanpa ada pengamanan itu, akan muncul persoalan. "Saya tidak bisa memprediksi akan seperti apa, tapi akan pecah dan ricuh," ujarnya mengingatkan.
Selama ini, kata Priyo, kubu Aburizal selalu berlindung dengan menunjukkan bukti dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi. Menurut Priyo, dukungan DPD I itu belum apa-apa. Karena masih ada DPD kabupaten/kota yang memiliki jumlah hak suara lebih banyak dibandingkan provinsi.
"Jumlah DPD I hanya 34, sementara DPD II (kabupaten/kota) ada sekitar 528 sampai 536 suara. Mereka adalah silent majority. Tapi ditekan dengan ancaman pemecatan," ujar Ketua DPP Partai Golkar bidang politik itu.
Di tempat yang sama, Agung mengingatkan bahwa pelaksanaan Munas pada 2015, merupakan salah satu rekomendasi Munas 2009 di Pekanbaru, Riau. Sementara, Munas yang dipaksakan digelar pada 30 November merupakan rekomendasi dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke VII di Jogjakarta, pekan lalu.
BACA JUGA: Akbar Dukung Permintaan Menkopolhukam soal Penundaan Munas Golkar
"Dilihat dari hierarkinya, Munas adalah keputusan tertinggi Partai Golkar, sementara Rapimnas berada di bawahnya," kata Agung.
Agung tidak tahu alasan politis mengapa Munas ke IX Partai Golkar harus dimajukan. Ketika Rapimnas memutuskan hal itu, DPP hanya memiliki waktu sekitar 11 hari saja untuk mempersiapkan Munas.
"Dari segi teknis, sulit menghadirkan Munas yang bermutu. Ini bisa menjadi Munas Luar Biasa. Kalau itu terjadi, maka Ketua Umum tidak boleh maju. Munas itu tidak sah," ujarnya.
Meski begitu, Agung mendengar jika mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla siap menjadi penengah kedua kubu, agar terjalin rekonsiliasi. Agung memberi apresiasi atas rintisan itu, dan menyatakan kesiapan untuk hadir jika nantinya dipanggil.
"Kami berpandangan, harus ada Munas yang demokratis. Sekarang sedang dijajaki pembicaraan lebih lanjut. Bilamana perlu ada perwakilan pak ARB, lalu dari tim penyelamat," ujar Ketua Umum Kosgoro 1957 itu.
Dalam kesempatan itu, tiga perwakilan ormas pendiri Partai Golkar, Kosgoro, MKGR, dan Soksi juga mengimbau adanya rekonsiliasi di antara dua kubu. Pendiri Partai Golkar dan SOKSI, Suhardiman juga datang langsung ke DPP Partai Golkar, mendukung langkah penyelamatan.
Saat ditemui usai perayaan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), JK menyatakan bahwa dirinya sudah memanggil Agung ke rumah dinasnya. Dalam pertemuan berdurasi satu jam itu, JK membicarakan kondisi partai Golkar saat ini bersama Agung. "Pembicaraan biasa, bagaimana cara dan kondisi Golkar agar bersatu," ujarnya kepada wartawan.
Karena itulah, JK berinisiatif menawarkan rekonsiliasi untuk kedua kubu. Demi merealisasikan hal itu, JK bersedia untuk menjadi juru damai dan mempertemukan kedua kubu untuk membicarakan hal tersebut.
Sementara itu, terkait isu larangan pemerintah terhadap penyelenggaraan Munas bulan ini, JK menampik hal itu. Dia mengatakan, imbauan itu hanya bentuk kekawatiran pemerintah terhadap aksi-aksi di luar keinginan. "Dua ratus orang ketemu saja berantem, bagaimana ratusan. Cari waktu yang cocok," ujarnya.
Kendati demikian, JK berharap munas tetap bisa dilaksanakan tanpa adanya perpecahan di internal partai."Dia juga meminta agar munas dapat berjalan secara demokratis. "Yang penting munas bersama tanpa tekanan, tanpa rekayasa, memilih yang terbaik tanpa cara yang tertutup," katanya.
Dari kubu Ical, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham memastikan jika pelaksanaan Munas Partai Golkar pada 30 November-3 Desember 2104 tidak akan berubah dari jadwal. Dirinya meminta kepada semua pihak, termasuk para calon ketua umum yang pernah meramaikan bursa, untuk bisa mempersiapkan diri maju sebagai kandidat dalam Munas nanti.
"Kami ingin menunjukkan Partai Golkar sebagai partai yang memiliki pengalaman, sebagai partai yang modern," kata Idrus.
Idrus memilih tidak menanggapi keberadaan tim penyelamat partai Golkar yang dibentuk oleh Agung Laksono cs. Menurut dia, secara konstitusional, kepengurusan yang sah sudah ditetapkan sejak Munas di Pekanbaru, lima tahun silam. "Langkah-langkah yang diambil secara inkonstitusional adalah langkah yang tidak legal dan bertentangan dengan partai," ujarnya.
Idrus juga menilai, isu kerusuhan yang dimunculkan demi menggagalkan Munas pada 30 November, merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab. Menurut dia, jika ada yang rusuh, itu merupakan tanggung jawab Badan Intelijen Negara (BIN). Karena itu, jika ada info semacam itu, sudah harus dilakukan tindak lanjut.
BACA JUGA: Istri Wako Palembang Mengaku Diminta Bohongi KPK
"Kalau ada info seperti itu dan tidak ada tindakan, berati kepemimpinan bangsa ini, negara ini belum berjalan normal," ujarnya.
Saat dimintai tanggapan terkait kemungkinan untuk melakukan pertemuan dengan kubu Agung, Idrus mengisyaratkan penolakan. Menurut dia, tim penyelamat partai Golkar yang inkonstitusional tidak perlu diberikan jalan untuk bisa mendapatkan landasan hukum. Karena itu, dirinya menilai tidak perlu ada pertemuan semacam itu.
"Kalau orang menempuh jalan tidak benar, masak mau kita fasilitasi. Kalau mau menyelamatkan Partai Golkar, selamatkan dengan cara-cara, niat yang baik," tandasnya.
Munculnya dua kubu di internal Partai Golkar itu mendapat catatan serius dari Mahkamah Partai. Ketua Mahkamah Partai Muladi menyatakan, posisi lembaganya independen dan tidak akan memihak kubu manapun. "Mahkamah Partai tidak bisa bergerak dan defensif tidak bisa apa-apa. Kasus Munas ini belum selesai," kata Muladi di kantor DPP Partai Golkar.
Muladi menilai, satu-satunya cara menyelesaikan polemik ini adalah memediasi keduanya melalui tokoh senior Partai Golkar. Tokoh seperti JK, Akbar Tanjung sebaiknya menjadi inisiator untuk mempertemukan keduanya.
Syaratnya, dua tokoh itu harus netral. Muladi mengaku tidak ingin muncul lagi partai baru yang merupakan sempalan dari Partai Golkar. "Pak JK dan pak Akbar tidak perlu ikut campur, cukup mempertemukan keduanya saja," tandasnya.
Sementara itu, carut-marut di tubuh partai Golkar disinyalir oleh sebagian kader partai beringin itu sebagai upaya untuk memecah belah partai. Bahkan, pihak yang tidak bertanggung jawab itu menginginkan Golkar bernasib seperti PPP yang kini terpecah menjadi dua kubu. Yakni kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz.
Hal itu dikatakan oleh Siti Hediyati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Perempuan berusia 55 tahun itu mengatakan ada pihak luar yang berusaha untuk memecah belah Golkar. dengan harapan Golkar tidak lagi berada di dalam Koalisi Merah Putih (KMP). "Saya merasakan ada yang ingin mengacaukan kami," jelasnya.
Menurut Titiek, orang itu tahu keberadaan penting partai Golkar di KMP. Yakni sebagai salah satu pimpinan partai pendukung Prabowo. Bahkan sang Ketua Umum yakni Aburizal Bakrie saat ini juga menjabat merupakan ketua presidium KMP. "Mereka ingin KMP keropos dan hancur. Harus kami cegah," jelasnya.
Banyak yang mengatakan bahwa orang yang mengacaukan partai yang lahir di orde baru itu senior Golkar yang kini berada di partai yang lain atau di dalam pemerintahan. Menanggapi itu, Titiek enggan menjelaskan siapa orang tersebut. Namun dia berharap senior-senior Golkar untuk segera bersatu dan membangun Partai Golkar.
Sementara itu, kemarin (27/11) beberapa petinggi KMP hadir di DPR. Salah satunya adalah wakil ketua dewan Pembina Gerindra Hasyim Djojohadikusomo. Pada pukul 10.00, dia terlihat masuk ke ruang pimpinan DPR. Ada informasi bahwa pimpinan DPR menggelar rapat membahas situasi Golkar tersebut. Pasalnya Golkar merupakan salah satu pemimpin KMP.
Pukul 11.00, Hasyim keluar dari gedung DPR didampingi oleh Fadli zon. Saat ditanya maksud kedatangannya, Hasyim menjelaskan bahwa dia menemui Fadli Zon. "Hanya berkunjung saja. Ketemu kawan lama," ujarnya.
Sementara itu Fadli mengatakan bahwa Prabowo dan Ical sering bertemu dengan membahas KMP. Kedekatan itu yang membuat Prabowo memberikan bantuan moral agar Golkar segera lepas dari masa kritis. "Ini dukungan moral saja. Pak Prabowo dan Pak Aburizal kan sudah berkawan lama," jelasnya."
Di lain pihak, mantan anggota DPR dari Golkar yang baru saja dilantik menjadi kepala BNP2TKI oleh Presiden Jokowi, Nusron Wahid, hanya menyampaikan kalau bangsa Indonesia perlu partai yang bukan hanya kuat, tapi juga demokratis.
"Saya sudah tidak boleh lagi cawe-cawe urusan politik (partai), saya hanya bisa mengingatkan kalau partai itu juga masuk ranah publik," kata Nusron di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Nusron termasuk kader Golkar yang dipecat karena berbeda dukungan saat pilpres lalu. Ketua umum PP GP Ansor tersebut memilih mendukung Jokowi-JK, sedangkan partainya ada di kubu Prabowo-Hatta."
Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijanto meluruskan soal pernyataannya yang terkesan melarang munas Golkar di Bali. Mantan Kepala Staf Angkatan TNI Angkatan Laut itu memastikan bahwa tidak ada larangan, melainkan hanya pemberitahuan.
"Dia menuturkan, pihaknya tidak melarang munas itu digelar di Bali, namun masalahnya kalau kembali terjadi kerusuhan dan jatuh korban siapa yang bertanggungjawab. "Soalnya pengaturan untuk acara partai itu berbeda," tuturnya.
"Jadi, aparat hanya bisa menjaga dari luar, namun tidak bisa masuk ke dalam. Sehingga, harus ada yang memastikan bahwa siapa yang bertanggungjawab dalam munas itu. Kalau terjadi sesuatu, kita bisa terlambat masuk. Kalau kerusuhan besar dan korban banyak bagaimana," jelasnya.
Bali, lanjut dia, diandalkan pariwisatanya. Ada banyak turis di Pulau Dewata itu, kalau terjadi kerusuhan yang dirugikan banyak sekali. Sebab, bisa jadi mempengaruhi pariwisata di Indonesia. "Itu pertimbangannya, bukannya malah disalah persepsikan turut campur urusan partai," tegasnya.
Dia menegaskan, pihaknya itu memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan politik. Sehingga, wajar sekali untuk berkomentar jika memang ada masalah yang berhubungan dengan keduanya. "Apalagi, ini potensial untuk membuat tidak aman. Lihat di televisi itu sampai ada korban," tuturnya.
Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa Golkar bisa mendapatkan izin untuk menggelar munas di Bali. Namun, dia mengatakan bahwa harus ada jaminan dari partai Golkar untuk tidak ada kerusuhan.
"Saya melihat intensitasnya kerusuhan kemarin meningkat terus. Kalau ada jaminan, silakan," ujarnya. (bay/mia/aph/dyn/owi/idr/end)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Incar Pengusaha Tambang Bermasalah
Redaktur : Tim Redaksi