Munas Golkar di Tempat Netral

Hasil Kompromi, Jadwal 4-7 Oktober

Jumat, 14 Agustus 2009 – 10:36 WIB
Montase: Wahyu/JPNN
JAKARTA - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang berakhir Kamis (13/8) sempat berlangsung alotPenetapan jadwal dan tempat penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) menimbulkan tarik-ulur antarkubu yang bertarung memperebutkan kursi ketua umum.
 
Akhirnya, diputuskan munas dilaksanakan di Pekanbaru, Riau, yang dianggap sebagai tempat netral

BACA JUGA: Munas Golkar Disepakati Awal Oktober

Tempat itu merupakan bentuk kompromi
Sebab, kubu JK mengusulkan Makassar, kubu Surya Paloh menginginkan Medan, dan kubu Aburizal Bakrie mengusulkan Palembang

BACA JUGA: PDIP Belum Punya Sikap Politik

Tapi, bila Pekanbaru tak mampu menampung peserta munas yang mencapai 3.000 orang itu, cadangannya ditetapkan Makassar

 
Munas tersebut dijadwalkan pada 4?7 Oktober

BACA JUGA: Anas Kandidat Kuat Ketua DPR

Itu juga hasil kompromiSebab, kubu Ical "panggilan Aburizal Bakrie" sempat bersikeras agar munas dilangsungkan akhir SeptemberSementara itu, pendukung pengurus sekarang menginginkan dilakukan berdekatan dengan 20 Oktober yang merupakan hari ulang tahun Golkar
 
Soal tempat itu juga membuat kubu kandidat bersitegangKubu Ical ingin September agar pengurus baru bisa mengendalikan penempatan personel di DPRBaik untuk jabatan wakil ketua DPR, pimpinan MPR, maupun pimpinan fraksi dan komisiSebagaimana diketahui, DPR dilantik pada 1 Oktober mendatang.
 
Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menuturkan, munas akan membahas sejumlah isu penting bagi kelangsungan organisasiDi antaranya, perubahan sistem pemilihan pengurus dari sebelumnya bottom-up menjadi top-down
 
Percepatan munas dari Desember menjadi Oktober dilakukan untuk memberi waktu bagi daerah agar mengakomodasi sistem baru tersebutMunas juga akan membicarakan sejumlah masalah yang melemahkan konsolidasi internal yang mengakibatkan penurunan suara Golkar dalam pemilu.
 
Selain itu, munas akan membahas perbaikan sistem pemilu, penyempurnaan masalah administrasi kependudukan, pembahasan masalah panitia pemungutan suara, serta sejumlah kelemahan pemilu tahun iniDengan demikian, pemilu mendatang berlangsung lebih baik
 
"Golkar juga akan mengupayakan agar terjadi pemilu yang lebih sederhana dan akhirnya diterapkan sistem distrik serta penyederhanaan partai politik," katanya.
 
Rapimnas juga menyatakan menerima hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden yang ditetapkan KPU, namun menekankan perlunya perbaikan administrasi dan perbaikan Undang-Undang Pemilu pada masa mendatang
 
Rapimnas juga memutuskan mengalokasikan lebih banyak pemuda serta perempuan dalam kepengurusan, sehingga terjadi regenerasi kader.
 
Pengurus baru juga harus meningkatkan kaderisasi dan konsolidasi internal yang menjadi titik lemah selama lima tahun terakhirDengan demikian, Golkar bisa kembali berjaya pada Pemilu 2014
 
JK membantah penetapan tempat dan waktu penyelenggaraan munas sangat alot karena adanya perebutan kursi pimpinan DPRMenurut dia, seluruh persoalan yang terjadi setelah 7 Oktober akan menjadi tanggung jawab pengurus baru hasil munas"Termasuk soal personalia pimpinan DPR," katanya.
 
Dia juga menegaskan, sampai 20 Oktober mendatang, Golkar adalah partai pendukung pemerintahSetelah itu, munas yang menentukan posisi Golkar di pemerintahan dan akan dilaksanakan pengurus baru.
 
Namun, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Iskandar Manji mengungkapkan, memang ada tarik ulur antara kubu JK dan IcalMenurut dia, tarik-menarik tanggal pelaksanaan munas itu terkait dengan penempatan orang-orangnya di pimpinan DPR, MPR, dan fraksiSebab, kader-kader yang dikirim Golkar ditetapkan oleh ketua umum dan pengurus DPP Partai Golkar yang sedang berkuasa.
 
"Ada elite yang menghendaki calon pimpinan MPR dan DPR harus diputuskan sebelum 4 OktoberKarena itu, mereka ngotot minta (pergantian ketua umum) akhir September," ungkapnya.
 
Fungsionaris Golkar yang dekat dengan JK itu menilai kehendak kubu Ical tersebut tidak beralasanBerdasar tradisi di Golkar, pimpinan-pimpinan DPR, MPR, dan fraksi ditentukan oleh kepengurusan DPP Partai Golkar yang bekerja di pemilu
 
Dia mencontohkan, Agung Laksono diajukan Golkar sebagai calon ketua DPR periode 2004?2009 oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung"Padahal, pemenang Munas (Partai Golkar) 2004 adalah Jusuf Kalla," tuturnya"Kalau kami (DPP Partai Golkar) sekarang tidak boleh menentukan pimpinan MPR dan DPR, lalu apa tugas kami" lanjutnya.
 
Golkar sebagai peraih kursi terbanyak kedua di DPR berhak mendapat satu kursi wakil ketua DPRSelain itu, mereka mempunyai kans besar merebut ketua atau wakil ketua di MPRLebih penting dari itu, bila munas dilangsungkan Oktober, kepemimpinan pada era JK bisa menentukan para pimpinan fraksi dan mengisi pos-pos strategis di komisi
 
Begitu pula sebaliknyaBila kubu Ical mampu merebut ketua umum sebelum Oktober, setidaknya pada September mereka akan memegang kendali sejumlah jabatan strategis di Senayan itu.
 
JK bersikeras agar munas Golkar tetap dilaksanakan pada OktoberRapat pleno DPP Partai Golkar sebelumnya merekomendasikan waktunya pada 4?8 Oktober dan serah terima kewenangan dari pengurus lama ke pengurus baru dilakukan pada 20 OktoberHal itu ditujukan untuk mengikuti tradisi Partai Golkar yang selama puluhan tahun mengadakan munas pada Oktober"Jangan kita seenaknya menentukan jadwalHarus Oktober!" tegasnya
 
Hingga break tengah hari kemarin, arena rapimnas masih tegang karena adu kuat dua kubuDalam pandangan umum ketua-ketua DPD I Partai Golkar di arena rapimnas, pendapat tentang waktu pelaksanaan munas masih terbelah
 
Ketua DPD I Golkar Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh mengklaim 70 persen DPD sepakat munas dilangsungkan pada 27 September hingga 4 Oktober 2009Namun, klaim tersebut dibantah Ketua DPP Partai Golkar Samsul Mua'rif yang menyatakan masih ada perbedaan pendapat yang cukup signifikan di kalangan DPD-DPD I Partai Golkar(noe/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasib TK di Tangan Mega


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler