jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyesalkan beredarnya formulir yang menyatakan, butuh tiga juta KTP untuk menolak pemimpin yang arogan, zalim, temperamental, melemahkan, dan melecehkan lembaga RT/RW.
Gubernur yang akrab disapa Ahok ini menyesalkan hal itu, bukan karena formulir diarahkan sebagai simbol perlawanan menolak dirinya maju kembali menjadi calon gubernur, namun lebih karena gerakan menggunakan kop surat mengatasnamakan forum RT RW DKI Jakarta.
BACA JUGA: Di Sidang Ariesman, Ahli Tegaskan Reklamasi adalah Wewenang Ahok
"Itu kan artinya mereka sudah bermain politik. Harusnya berhenti jadi RT dan RW, karena RT dan RW enggak boleh berpolitik," ujar Ahok di Jakarta, Rabu (3/8).
Terlebih, RT dan RW bekerja sebagai pelayan masyarakat dengan menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI Jakarta. Karena itu, kata Ahok, tidak boleh berpolitik, selama masih menjabat.
BACA JUGA: Mendagri: Ahok Boleh Kawal APBD, Tapi...
"Siapa pun yang menerima APBD enggak boleh politik," tandas Ahok.
Gerakan penolakan terhadap Ahok sebelumnya sudah muncul, setelah mantan Anggota DPR tersebut dinilai sebagai gubernur yang kejam. Karena dinilai dengan semena-mena malakukan penggusuran.
BACA JUGA: Mendagri Sarankan Ahok Patuhi Aturan Main
Namun sayangnya, gerakan yang muncul justru menggunakan kop surat mengatasnamakan Forum RT RW DKI Jakarta. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hah?? Dewan Minta Rp 50 Miliar untuk Muluskan Perda Reklamasi
Redaktur : Tim Redaksi