jpnn.com, BERAU - Anggota DPRD Berau mendapat kesan mendalam ketika melakukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (7/7).
Beberapa wakil rakyat asal Bumi Batiwakkal, julukan Berau menyatakan kegagumannya atas keberhasilan Pemprov Kaltara membangun daerah.
BACA JUGA: Tegas, Imigrasi Sulut Mendeportasi WN AS dan Tiongkok
Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kaltara dinilai telah siap mengejar ketertinggalan.
Beberapa anggota DPRD Berau bahkan berharap Bumi Batiwakkal bergabung dengan Kaltara.
BACA JUGA: Waduh, 160 Pasangan Sama-sama Gugat Cerai
Salah satunya disuarakan Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Berau Suharno. Menurut dia, sebagai provinsi baru, Kaltara sudah menujukkan perkembangan yang bagus.
Melihat prospek pembangunan ke depan, Suharno mengaku Provinsi Kaltara jauh lebih baik.
BACA JUGA: Bangun Kampung Buricak Burinong untuk Genjot Pariwisata
“Beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke Kaltara, saya melihat banyak perubahan. Prospek pembangunan ke depan jauh lebih baik,” kata Suharno, Sabtu (8/7).
Dia menambahkan, beberapa kebijakan pembangunan Pemprov Kaltara yang menjanjikan, antara lain, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas mencapai 9.000 MW.
Suharno meyakini PLTA itu akan membuat daerah yang berada di wilayah Provinsi Kaltara berkembang pesat.
Sebab, salah satu jaminan daerah bisa maju adalah dengan tersedianya energi listrik.
“Kebijakan membangun PLTA dengan kapasitas besar itu sangat tepat. Investor atau pemodal, industri, sektor jasa dan sektor lainnya akan berkembang. Karena didukung dengan energi yang cukup. Bahkan informasinya bisa dijual sampai negara tetangga,” ujar pria yang duduk di Komisi III DPRD Berau ini.
Hal lain yang menarik perhatiannya yaitu rencana pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.
Kawasan industri ini cukup dekat dengan Berau. Dengan begitu, bisa dipastikan berdampak besar dengan Kabupaten Berau, terutama sektor perdagangan.
Alasan lain yang menurut dia sangat kuat untuk bergabung dengan Kaltara yakni rentang kendali pemerintahan dari Berau ke ibu kota provinsi Kaltara, Tanjung Selor, Bulungan sangat dekat.
Sebab, jika ditempuh melalui jalur darat hanya sekitar 2,5 jam. Dengan demikian, urusan birokrasi bisa lebih cepat dibanding harus ke Samarinda yang perlu waktu belasan jam melalui jalur darat.
Bahkan, dia menilai Pemkab Berau bisa menghemat anggaran perjalanan jika ada urusan atau kegiatan ke ibu kota provinsi.
“Kalau Pemkab Berau ada urusan ke provinsi, jauh lebih efisien. Tidak usah naik pesawat. Cukup lewat darat. Apalagi ada kerja sama membangun freeway yang memperpendek jarak tempuh sekitar 80 km,” ujarnya.
Karena itu, menurut Suharno, jika kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim tidak banyak berpihak ke Kabupaten Berau, maka keinginan untuk bergabung ke Kaltara cukup terbuka.
“Walaupun tidak mudah, karena harus mengubah undang-undang pembentukan Kaltara. Tapi menurut kami sangat memungkinkan. Makanya saya sangat mendukung jika memang Berau mau bergabung. Apalagi sebelum Kaltara terbentuk, Berau juga sempat dilibatkan,” ujarnya. (har/fen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komda PK Sumbar Beri Perhatian Serius Terhadap Aksi Teror
Redaktur : Tim Redaksi