Musrenbang Dinilai Hasil Kompromi Elit Parpol

JAKARTA - Anggota Komite IV DPD, John Pieris menilai Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa menjadi komoditi elit partai di desa dengan para kepala dinas terkaitMenurut John, faktor kebutuhan dalam Musrenbang yang selama ini jadi pertimbangan dasar dalam menyusun Musrenbang tereliminasi oleh kepentingan elit partai di desa.

"Saya katakan, omong-kosong Musrenbang itu disusun atas pertimbangan kebutuhan desa

BACA JUGA: KPK Rekonfirmasi Dharnawati

Fakta yang saya temukan melalui survei, hasil Musrenbang itu ternyata kompromi antara elit partai di desa dengan para kepala dinas terkait," tegas John Pieris dalam  dialog interaktif dengan tema 'Mengawal Anggaran Kesejahteraan untuk Daerah', di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (14/10).

Fakta ini lanjutnya, menunjukan bahwa Musrenbang hanya menjadi proyek orang-orang partai bersama kepala dinasWajar kalau pada akhirnya banyak perencanaan yang tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat karena dari awal memang mengabaikan kebutuhan riil masyarakat.

"Musrenbang itu merupakan pelaksanaan awal dari fungsi-fungsi perencanaan pembangunan infrastruktur yang dimulai dari unit pemerintahan terendah yakni desa

BACA JUGA: MA: Kewenangan KY Tak Berlaku pada Teknis Yudisial

Sayangnya, institusi yang memimpin tupoksi perencanaan yang lebih kita kenal Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mayoritas berasal dari latar berlakang pendidikan sarjana politik dan sekretarisnya sarjana hukum," ungkapnya.

Selain itu, Pieris juga mengkritisi kucuran dana penyesuaian yang akhir-akhir ini menjadi komoditi strategis para mafia anggaran yang mempunyai jaringan dari pusat hingga ke pelosok-pelosok desa.

"Proses pencairannya sangat tergantung dari lobi politik dalam meyakinkan mafia anggaran yang ada di setiap jenjangJika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, tingkatkan saja DAK dan DAU

BACA JUGA: MA Periksa Majelis Hakim Mochtar Muhammad

Jangan dengan jalur dana penyesuaian karena rawan dikorup," tegasnya.

Demikian juga halnya dengan mekanisme transfer yang selama ini harus melalui kementerian terkait"Langsung saja transfer ke kas daerah agar potensi pemotongan yang sering dilakukan kementerian terkait dapat dihindarkan," tegas Senator asal Maluku itu. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Istana Ogah Kabinet Disebut Gemuk