Mustahil, Jualan Surat Utang Tanpa Jaminan

JAKARTA – Pemerintah sah-sah saja berkilah bahwa Gelora Bung Karno (GBK) tidak digadaikan ke investor asingNamun fakta yang ada, dalam prakteknya setiap pemerintah menerbitkan surat hutang syariah (sukuk) maka investor yang membeli memerlukan jaminan hutang

BACA JUGA: Din Beberkan Alasan Memilih JK-Wiranto

Pertanyaannya, dengan apa pemerintah memberikan garansi bagi pembeli surat hutang?

Pertanyaan itu dilontarkan ekonom Endang S Thohari dalam diskusi di Jakarta, Jumat (3/7)Dalam diskusi yang mengangkat tema ‘Gelora Bung Karno Dahulu, Monas Kemudian?’ tersebut, Endang mengungkapkan, prinsip prudential (kehati-hatian) bank mewajibkan adanya cash collateral (jaminan)

BACA JUGA: JK Terus Kritik SBY

Endang mengatakan, prinsip cash collateral sebenarnya berlaku baik dalam bank konvensional maupun bank syariah“Maka investor Qatar pun demikian, meminta aset dari pemerintah atas dana (sukuk) yang telah mereka pinjamkan

BACA JUGA: Istri Boediono Berjilbab Lagi

Tetapi pemerintah kebingungan dalam menjaminkan aset karena kekayaan alam Indonesia sudah habis terkuras dan tidak mungkin dijaminkan lagiKarena itu setelah upaya pemerintah menggadaikan Gelora Bung Karno, bukan hal mustahil dalam Tugu Monas menyusul akan digadaikan,” ujar Endang.

Menurutnya, tak semestinya pemerintah mencari sumber utang baru untuk membiayai pembangunanPasalnya, pemerintah sebenarnya bisa memaksimalkan dana di bank-bank dalam negeri termasuk di bank-bank milik pemerintah daerah

Sayangnya, kata Endang mengutip hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dana-dana pemerintah di departemen-departemen maupun di pemerintah daerah sebagian besar justru disimpan dalam bentuk SBI di Bank Indonesia

Bahkan Endang menyebut tabungan masyarakat di bank konvensional di dalam negeri nilainya mencapai Rp 1850 triliun“Tetapi kenapa itu tidak dimanfaatkan untuk rakyat? Bahkan selama ini BRI itu kuat karena Simpedes (Simpanan Pedesaan) yang ternyata digunakan untuk kebutuhan membangun apartemen dan perumahan orang kotaArtinya orang desa disuruh mensubsidi orang kota,” ulasnya.

Karenanya Endang mengusulkan adanya rancang ulang sistem perekonomian nasional“Perlu re-design system pereknomian kita, jadi tidak perlu utang lagi dan utang lagi,” cetusnya.

Endang menilai rancang ulang itu hanya bisa dilakukan oleh pasangan capres yang memiliki keberpihakan ke rakyat“Kalau neolib lagi, neolib lagi, ya sama sajaSecantik apapun programnya, kalau masih liberal tidak akan bisa berjalan,” tukasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Denny JA Dinilai Pengkhianat Intelektual