MWA Akui Ada Perbedaan Penafsiran Kebijakan

JAKARTA--Kisruhnya permasalahan internal UI yakni antara pihak Rektorat dan Majelis Wali Amanah (MWA), ternyata salah satunya  disebabkan adanya perbedaan penafsiran kebijakanYakni kebijakan yang berupa PP No

BACA JUGA: Pemberhentian Rektor Merembet Urusan Duit

66 Tahun 2010 dan PP No152 tahun 2000.

Hal tersebut diungkapkan Ketua MWA, Poernomo Prawiro ketika ditemui usai rapat mediasi di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Jumat (23/12) dini hari.

"Masalah UI kan saat  memang tengah menjadi berita besar

BACA JUGA: Rektorat UI-MWA Sepakat Bentuk Tim Transisi

Tapi mudah-mudahan sekarang ini ada berita rukun dari kamiKami perlu klarifikasi bahwa memang ada beda penafsiran di PP 66 dan 152," ungkap Poernomo yang juga didampingi Mendikbud, Mohammad Nuh dan Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri.

Poernomo menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kementerian yang sudah bersedia menjadi mediator untuk menengahi masalah internal UI yang memang tidak kunjung selesai

BACA JUGA: Layanan Pendidikan Perempuan Minim Anggaran

"Tapi kami juga merasa lega, karena sebelum akhir Desember 2011 ini kami sudah mampu menyelesaikan masalah kami iniSehingga, tidak perlu  diambil alih oleh kementerian," imbuhnya.

Poernomo menambahkan, mediasi yang dimulai hari Kamis pukul 19.00 WIB hingga hari Jumat pukul 01.00 WIB dini hari ini sudah bisa dikatakan berhasil sehingga menghasilkan kesepakatan antara Rektorat dan MWA"Kita perlu doa dari semuanyaKami harap ke depannya selalu ada berita positif sehingga semuanya akan semakin tenteramMahasiswa dan semua jajaran bisa berjalan damai," tutupnya(Cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Kumpulkan Rektorat dan MWA UI Lagi