jpnn.com - Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi geram karena rumah dinas bagi PNS di pemerintahan pimpinannya beralih fungsi.
Dirinya segera mengeluarkan kebijakan untuk menarik dan menertibkan semua rumah dinas ASN, kecuali rumah jabatan.
BACA JUGA: Polisi Datang, Penjudi Kocar-kacir ke Hutan
Dia semakin kesal karena ada ASN yang menyewa rumah dinas.
Tetapi fakta di lapangan, ASN tersebut menyewakan lagi rumah dinas kepada pihak lain dengan harga berkali-kali lipat.
BACA JUGA: Heboh Hantu Pemangsa Bayi, Tetangga Punya Tatapan Aneh
Dia mengatakan, kebijakan itu dikeluarkan demi kepentingan bersama dalam menghindari masalah hukum.
”Ini temuan saya. Jadi saya akhirnya membuat kebijakan. Jangan salahkan saya dan mohon maaf, ini untuk kepentingan bersama, agar jangan sampai terjadi masalah hingga penangannya dilakukan oleh pihak Polres atau Kajari. Kebijakan yang saya buat, seluruh rumah dinas selain rumah jabatan seperti rujab bupati, wabup, sekda, dan lainnya, ditarik semuanya,” ujarnya.
BACA JUGA: Gunakan Visa Wisatawan, TKA Tiongkok Jabat Posisi Empuk
Supian melanjutkan, rumah-rumah dinas yang ditarik tersebut nantinya akan difungsikan sesuai aturan.
Antara lain bisa dijadikan sekretariat bagi organisasi yang belum mendapatkan kantor.
Misalnya seperti Gabungan Organisasi Wanita (GOW), PKK, Dharma wanita, dan lainnya.
Apalagi, tutur Supian, banyak mahasiswa dari kecamatan-kecamatan yang cukup jauh sekolah ke kota Sampit.
Hal itu membuat pihak pemerintah merasa perlu pembangunan asrama.
”Karena itu, lebih baik untuk penyediaan asrama yang kurang. Daripada membangun baru asrama dengan harga tanah yang mahal. Jadi lebih baik gunakan aset bangunan yang ada saja,” ujarnya. (sei/gus)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saat Pembacaan Doa, Api Membumbung di Rumah Kapolda
Redaktur & Reporter : Ragil