Nah Loh, Sistem e-Budgeting Pemprov DKI Kecolongan Rp23 Miliar

Sabtu, 21 November 2015 – 13:48 WIB
ILUSTRASI. FOTO: DOK.Jawa Pos/JPNN/com

jpnn.com - JAKARTA – Badan Anggaran DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan terkait anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud‎) DKI Jakarta. Dalam pembahasan tersebut ditemukan keganjilan anggaran di Disparbud.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman mengatakan, ‎ada perbedaan nilai anggaran dari yang sedang dibahas dengan sistem e-budgeting.

BACA JUGA: Wah, Ada Entry Liar di Sistem e-Budgeting DKI

“Angka yang di e-budgeting sama yang dia punya (hard copy) selisih Rp 23 miliar. Lebih besar di e-budgeting," kata Prabowo di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Sabtu (21/11).

Prabowo menyatakan, pihak Pemerintah Provinsi DKI pun tidak mengetahui soal perbedaan nilai anggaran yang mencapai Rp23 miliar itu. Bahkan, Sekretaris Daerah DKI Saefullah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Tuty Kusumawati, juga bingung dengan temuan itu.

BACA JUGA: Pembahasan Anggaran DKI Tertutup?

“Itu Dinas Pariwisata sendiri enggak tahu. Bappeda sendiri enggak tahu. Bu Tuti, Pak Sekda bingung,” ucap politikus Partai Gerindra ini.

Meski demikian, Prabowo mengaku, tidak tahu siapa pelaku yang berbuat curang tersebut. Hanya saja, ia memastikan bukan oknum DPRD DKI yang melakukan. 

BACA JUGA: PERINGATAN: Segera Bangun JPO di Lokasi Rawan Kecelakaan

“Yang pasti DPRD tidak punya password untuk menginput di e-budgeting,” ungkap Prabowo. 

Seperti diberitakan, rapat antara Banggar DPRD DKI dengan TAPD terkait anggaran Disparbud ‎yang berlangsung hari ini, Sabtu (21/11) diskors sampai Senin (23/11). Hal ini lantaran ada perbedaan anggaran yang tengah dibahas dan dengan sistem e-budgeting.

“Ada perbedaan anggaran antara yang sedang dibahas di forum bersama Banggar dengan TAPD dengan sistem e-budgeting, itu yang kami minta penjelasan dari TAPD kenapa itu bisa berbeda,” kata pimpinan Banggar DPRD DKI Triwisaksana.

Karenanya, pria yang akrab disapa Sani ini menduga ada pihak-pihak tertentu yang mengentry ke dalam sistem e-budgeting tanpa persetujuan bersama antara Banggar dengan TAPD.

“Jadi ada entry liar ke sistem,” ucapnya.‎(gil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Keluhkan Pembangunan JLNT Pluit


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler