jpnn.com - JAKARTA - Keputusan PT Pertamina membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada Jumat (15/5) lalu membuat Komisi VII DPR RI merasa heran.
Pasalnya, kebijakan menaikkan harga BBM nonsubsidi merupakan wewenang sepenuhnya perusahaan pelat merah tersebut. Pemerintah tidak perlu ikut campur tangan terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi.
BACA JUGA: Ini Alasan Pertamina Naikkan Harga Pertamax
"Kalau (kenaikan BBM) nonsubsidi enggak perlu (konsultasi ke DPR-red), bahkan mereka malah sempat bertanya kenapa waktu itu sempat harus ditunda penyesuaian? (DPR) sudah sangat paham bahwa (keputusan kenaikan harga BBM-red) nonsubsidi adalah domainnya Pertamina," ujar VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro di SPBE Cakung, Jakarta Timur, Jumat (29/5).
Wianda yakin, rencana kenaikan harga Pertamax yang sudah dikonsultasikan kepada pemerintah kali ini juga bakal mendapat dukungan dari DPR.
BACA JUGA: Pertamina Bakal Cabut Izin Usaha SPBE Bandel
"Jadi nggak perlu konsultasi kepada mereka (DPR) lagi. Kami berharap dalam waktu dekat bisa disesuaikan (harga pertamax naik-red)," tegas Wianda. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Isi tak Sesuai, Pertamina Siap Ganti Tabung Gas 3 Kg
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Cara Pertamina Tepis Tudingan Kecurangan Pengisian Elpiji 3 Kg
Redaktur : Tim Redaksi