jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan tampaknya sangat yakin revisi UU MD3 untuk menambah jumlah pimpinan DPR bakal terealisasi. Partai berlambang banteng moncong putih itu bahkan sudah menentukan siapa kader yang bakal duduk di kursi pimpinan dewan nanti.
”Siapa nama yang akan disiapkan PDIP apabila hal itu (Revisi UU MD3, red) terlaksana, ada di mapnya Ibu Mega (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri),” ungkap anggota Fraksi PDIP DPR RI, Masinton Pasaribu kepada wartawan saat dihubungi, Minggu (18/12).
BACA JUGA: Parmusi: Pesantren Hanya Bisa Dikelola Oleh Muslim
Kendati demikian, sambung Masinton, Fraksi PDIP tidak mempermasalahkan apabila pembahasan revisi UU MD3 harus diundur hingga Januari 2017 mendatang. Meski, sebenarnya bisa saja disahkan saat rapat paripurna DPR terakhir di 2016 beberapa hari lalu.
Sebab, lanjut anggota Komisi III DPR RI itu, yang diajukan untuk revisi hanyalah dua pasal saja. Namun, hal itu tak bisa dilaksanakan, sehingga akhirnya revisi UU tersebut akan dibahas di tengah masa reses DPR, dan hasilnya baru mungkin disahkan saat pembukaan masa sidang baru.
BACA JUGA: 3 Desember 13 Nyawa Melayang, Kemarin 13 Lagi
”Revisi UU MD3 tak bisa dibahas saat paripurna DPR yang terakhir, karena belum ada Surat Presiden (Surpres, Red) menunjuk wakil pemerintah dalam pembahasan,” terangnya.
Dia menjelaskan, Surpres tak bisa dikeluarkan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berada di dalam perjalanan kerjanya ke luar negeri.
BACA JUGA: Apa Sih Manfaat Revisi UU MD3 untuk Rakyat?
”Secara prinsip, di DPR sudah ada persetujuan. seandainya saat itu ada presiden di tempat, mungkin bisa langsung dibahas. Tapi karena pembahasan RUU itu bersama pemerintah, harus ada Surpres yang saat itu belum bisa keluar,” urainya.
Bagi PDIP sendiri, masih menurut Masinton, momentum revisi UU MD3 sebenarnya ingin dimanfaatkan untuk mengembalikan sistem proporsionalitas dalam pembagian kursi pimpinan DPR.
Namun PDIP juga sadar, bila prinsip proporsionalitas itu dipaksakan untuk dilaksanakan sekarang, maka akan ada gunjang-ganjing.
”Seharusnya, di manapun negara demokrasi di dunia ini, representasi suara rakyat itu di pemilu. Nah parpol pemenang pemilu yang jadi pimpinan DPR-nya. Cuma kalau itu dipaksakan sekarang, ya jadi ribut,” kata Masinton.
Karena itu, Masinton mengaku, yang paling berpeluang untuk terjadi adalah menambah kursi pimpinan parlemen. Dengan begitu hak Fraksi PDIP sebagai pemenang pemilu sedikit bisa dikembalikan. (aen/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mau Liburan dengan Anak, Pelda Agung Ternyata jadi Korban Hercules C130
Redaktur : Tim Redaksi