SIANTAR–Ketua DPRD Siantar Maruli Hutapea sudah meminta Pemko Siantar mengumumkan nama peserta ujian seleksi honorer K2 yang akan ujian 3 November mendatang.
Akan tetapi, nama peserta tak kunjung diumumkan pemko. Sehingga, transparansi pelaksanaan ujian patut dipertanyakan.
BACA JUGA: Demo Buruh Berpotensi Rusuh
“Tadi saya sudah komunikasi kepada Kepala BPKP Pariaman Silaen untuk menannyakan itu, tapi alasannya tidak bisa diumumkan, karena Sekda Siantar tidak mengizinkannya. Sebab, hal itu dinilai bisa menimbulkan masalah. Harusnya diumumkan saja, kalau memang tidak ada masalah kenapa tidak diumumkan,” terang Ketua DPRD Maruli Hutapea, Kamis (31/10) ditanyakan soal pengumuman yang tak kunjung dilaksanakan.
Menurut dia, wajar kalau publik ingin mengetahui nama-nama peserta ujian, karena itu sifatnya tidak rahasia. Namun, semakin ditutup-tutupi maka asumsi publik bisa menganggap pelaksanaan ujian ada permainan.
BACA JUGA: Pembentukan Provinsi Tapanuli Rawan Konflik
Wakil Ketua DPRD Zaenal Purba yang saat itu bersama Maruli Hutapea mengatakan hal yang sama.
Zaenal meminta kembali kepada Pemko Siantar agar mengumumkan nama-nama peserta ujian CPNS honorer K2 yang diselenggarakan di SMK Negeri 1 Siantar, Minggu 3 November 2013. “Apa salahnya kalau diumumkan, jangan nanti publik berpikir kalau pemko bermain dalam ujian ini. Ujian inikan tidak rahasia sifatnya,” katanya.
BACA JUGA: 2000 UMKM Terancam Tutup
Dia menambahkan, pelaksanaan seleksi ujian ini merupakan gawean pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah daerah hanya membantu menyelenggarakan. Namun otoritas keseluruhanya berada di tangan pemerintah pusat.
Sehingga ketika nantinya ditemukan di daerah bermain, maka dapat menimbulkan permasalahan hukum. “Jadi, demi transparansi penyelenggaraan seleksi ujian, sebaiknya pemko mengumumkannya,” jelasnya.
Asisten III Bidang Keuangan dan Kepegawaian Adiaksa Purba menerangkan, nama-nama peserta ujian sifatnya bukan rahasia. Namun, dia enggan terlalu jauh mengomentari alasan kenapa tidak diumumkannya daftar peserta ujian. “Cobalah tanya ke instansi terkait,” katanya.
Sementara itu, pihak BPKP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) belum bisa diminta penjelasannya alasan tidak memberikan nama-nama peserta ujian. Kepala BPKP Pariaman Silaen sebelumnya mengatakan, seluruh peserta ujian sebanyak 297 orang. Sedangkan dari data base yang dikeluarkan BKN bahwa jumlah honorer K2 berjumlah 280 orang.
Namun menurut Pariaman, ada beberapa orang dari 280 tidak mendapat nomor ujian, karena berkasnya tidak lengkap, dan yang tidak lulus CPNS pada K1 kemarin diantaranya diikut sertakan untuk ujian honorer K2, sehingga jumlah peserta ujian menjadi 297 orang.
Beberapa orang yang dicoret itupun melakukan protes, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh BPKP tidak mendasar. Hal itu disampaikan oleh RS dan RG kepada METRO baru-baru ini. Mereka menyebutkan tidak menerima surat apapun dari BPKP dasar pencoretan nama mereka.
“Kalau memang alasannya dari pusat, jadi mana suratnya. Dalam surat itu harusnya dijelaskan siapa yang tidak bisa ikut ujian dan apa alasannya. Tapi surat itu tidak ada kami terima. Sehingga kami menduga kuat ini ada permainan,” katanya RS.
Menurut dia, kalaupun dia tidak ikut ujian 3 November nanti, tetap akan mengusutnya baik kepemerintah pusat maupun ke jalur hukum. (pra)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Bertindak Brutal, Mahasiswa dan Wartawan Dihantam
Redaktur : Tim Redaksi