jpnn.com, JAKARTA - Menyikapi situasi dan kondisi di Papua beberapa pekan belakangan, pemerintah memutuskan empat poin penting dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kemarin.
Di antaranya berkaitan dengan operasi bersama antara TNI – Polri. Mereka memastikan bahwa kelompok bersenjata yang sempat menyandera masyarakat di Desa Banti dan Kimbely akan diburu sampai tuntas.
BACA JUGA: 30 Anggota KKSB Kabur ke Hutan, TNI-Polri Terus Kejar
Menurut Menko Polhukam Wiranto, sebutan KKB sudah tidak cocok untuk mereka. ”Sekarang sudah kita satukan istilah menjadi kelompok kriminal separatisme bersenjata (KKSB),” terang dia.
Mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu menyampaikan bahwa istilah KKB diganti dengan KKSB lantaran kelompok tersebut sudah melakukan tindakan kriminal dan separatis.
BACA JUGA: KKB Lebih Baik Gabung Perbakin, Ikut PON Wakili Papua
Dengan demikian, TNI juga bisa bertindak lebih jauh. ”Dan kita lanjutkan operasi ini, operasi bersama ini,” ucap Wiranto.
Dia menegaskan, tidak ada kompromi bagi KKSB lantaran mereka sudah mengganggu dan meresahkan masyarakat. Lebih dari itu, mereka juga mengusik kedaulatan wilayah NKRI.
BACA JUGA: Ketika Kapolda Papua dan Pangdam Kecewa, Begini Kalimatnya
”Ya namanya saja KKSB. Kelompok yang meresahkan masyarakat. Yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya dihabiskan, kita selesaikan,” kata dia tegas.
Pemerintah tidak akan membiarkan kelompok yang melancarkan gerakan separatis. ”Tidak dibiarkan hidup di Indonesia. Negera Indonesia, negara merdeka yang mutlak sudah mempunyai satu penguasaan wilayah di seluruh Indonesia,” beber Wiranto.
Karena itu, sambung dia, setiap kegiatan separatis harus dihentikan sejak awal. ”NKRI sudah final ya. Tidak ada satu kelompok pun yang kemudian ingin melepaskan diri dari NKRI yang sudah final itu,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah tidak tinggal diam bila ada yang mengganggu keutuhan NKRI. ”Kita harus hadapi itu dengan keras dan tegas. Tidak ada kompromi,” imbuh Wiranto.
Pejabat kelahiran Jogjakarta itu pun menjelaskan, langkah menuntaskan persoalan di Papua tidak berhenti sampai pembebasan sandera maupun pengejaran KKSB.
Pemerintah juga mencari solusi jangka panjang agar peristiwa penyanderaan tidak terulang. ”Kita butuh langkah-langkah lanjutan yang terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.
Bukan hanya TNI – Polri, melainkan turut melibatkan intelijen, pemda, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dalam rakortas kemarin, kata Wiranto, muncul usulan untuk mengembalikan seluruh pendatang di Banti dan Kimbely ke daerah atau wilayah masing-masing.
Bukan hanya yang berasal dari luar Papua, masyarakat asli bumi Cendrawasih yang bukan penduduk asli Banti dan Kimbely harus kembali.
”Sehingga yang tinggal nanti hanya Suku Amungme. Yang tentu tidak akan diganggu oleh mereka,” ucap dia.
Usulan itu berlaku untuk pendatang yang mengandalkan hidup dari menambang emas secara tradisional.
”Yang berasal dari Jawa kita kembalikan ke Jawa. Yang kemudian berasal dari suku lain di Papua kita kembalikan ke tempat asalnya,” ucap mantan kepala staf angkatan darat (KSAD) tersebut.
Tidak hanya itu, pemerintah juga bakal menjalankan operasi opini yang dikomandoi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Operasi itu dilaksanakan untuk meluruskan berbagai opini yang bermunculan di media sosial. Baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.
Menurut Wiranto, saat ini banyak opini yang keliru, tidak objektif, negatif, dan bersifat menyebar kebencian.
”Tentu akan kita lawan dengan operasi opini,” tutur pejabat yang juga menduduki posisi ketua dewan pembina Partai Hanura itu. (byu/idr/syn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 804 Warga Dievakuasi, 4 Meninggal saat Diisolasi KKB
Redaktur & Reporter : Soetomo