Naoto Kan Dilawan Internal Partai

TOKYO - Perdana Menteri (PM) Jepang Naoto Kan, yang baru saja tujuh bulan menjabat, mendapatkan perlawanan dari sekelompok anggota parlemen dari partainya sendiriKonflik internal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu agenda reformasi pemerintah sekaligus mengancam kepemimpinan Kan.

Enam belas anggota majelis rendah (setingkat DPR) loyalis salah satu tokoh penting, yang juga rival Kan di Partai Demokratik Jepang (DPJ), Ichiro Ozawa, meminta agar dikeluarkan dari fraksinya

BACA JUGA: Gudang Amunisi Meledak, 20 Warga Tanzania Tewas

Mereka menyatakan tidak akan mendukung pemerintah dalam pengambilan kebijakan krusial.

Kelompok "pemberontak" menyatakan ketidaksepahaman mereka dengan lemahnya kepemimpinan Kan dan gagalnya pemerintah memenuhi janji-janji DPJPadahal DPJ-lah yang membawa Kan naik ke tampuk pimpinan tertinggi pemerintahan, mengakhiri dominasi kelompok konservatif selama 50 tahun.

Dewan pimpinan partai menolak permintaan ke-16 anggota parlemen tersebut untuk keluar dari fraksi DPJ

BACA JUGA: Bomber Rusia Mantan Marinir

Namun langkah mereka memperjelas adanya perpecahan di tubuh partai penguasa saat iniSurvei yang dilakukan Jiji Press menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap kabinet turun drastis hingga 17,8 persen.

Kan yang naik takhta Juni tahun lalu, terus berjuang memulihkan perekonomian Jepang dan masalah sosial yang diwariskan oleh kelompok konservatif saat masih berkuasa

BACA JUGA: Bahrain, Yaman, Libya Siap Ikuti Mesir-Tunisia

Saat ini oposisi mengancam akan menggagalkan pembahasan anggaran untuk pos-pos penting yang diajukan pemerintahDengan penarikan dukungan oleh 16 anggota fraksi pemerintah, amunisi oposisi bertambah.

Perekonomian Jepang, mengalami masa sulit selama dua dekade terakhirGeraknya terhambat dengan buruknya pertumbuhan populasiTahun lalu, posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi terkuat kedua di dunia, diambil alih oleh Tiongkok dan tengah menghadapi tantangan dari Korea Selatan.

Kan, perdana menteri Jepang kelima selama lima tahun terakhir, telah berjanji untuk mendorong reformasi ekonomi guna memacu pertumbuhan dan mereduksi utang publik yang jumlahnya bertambah dua kali lipat hingga mencapai lima triliun dolar.

Lembaga Standard & Poor menurunkan tingkat kemampuan rata-rata melunasi utang JepangLembaga yang berbasis di Eropa tersebut meragukan kemampuan pemerintahan Kan untuk mencegah bertambahnya utang.

PM Kan juga mendorong Jepang untuk bergabung dengan zona pasar bebasNamun wacananya tersebut mendapatkan tentangan dari sektor pertanianMereka khawatir akan mati dengan pasar bebas.

Partai Konservatif, Partai Demokratik Liberal (LDP), yang berkuasa di Jepang selama 50 tahun setelah perang dunia berakhir, dan hingga kini masih menguasai majelis tinggi (Senat) mengancam akan menghambat pembahasan sejumlah UU penting.

Kan juga gagal memperoleh dukungan dari partai-partai kecil untuk memenuhi suara mayoritas yang diperlukan dalam meloloskan berbagai undang-undang dan anggaran negara dalam Diet (parlemen Jepang).

Jika ke-16 anggota parlemen tersebut tak lagi mendukung partainya, bisa diartikan "kiamat" bagi DPJKarena memerlukan dua pertiga suara majelis rendah untuk bisa membahas sebuah undang-undang yang ditolak oleh majelis tinggi.

"Apa yang diinginkan 16 anggota parlemen tersebut adalah mengganti Kan tanpa harus membubarkan parlemen dan mempercepat pemilu," terang Tetsuro Kato, profesor politik asal Waseda University"Tapi masalahnya, mereka tidak punya tokoh lain untuk menggantikan Kan," tandasnya seperti dilansir Agence France Presse(cak/dos)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemlu Bantah Isu soal Gedung KBRI Seoul