jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menggelar Webinar Kelembagaan Strategi Kebijakan menghadirkan President of the Korea Local Government Municipal Police Institute Young Hoon Ahn sebagai narasumber, pada Jumat (18/11).
Peserta webinar meliputi seluruh unit kerja eselon I Kemendagri dan perwakilan seluruh provinsi di Indonesia.
BACA JUGA: Upaya Kendalikan Inflasi, Pegawai BSKDN Menanam 500 Tanaman Pangan Cepat Panen
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan tujuan webinar ini ialah untuk meningkatkan kapasitas aparatur perumus kebijakan agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
“Melalui webinar ini peserta dapat belajar dan memahami penyusunan kebijakan yang berbasis pada sains, hasil riset, dan data yang diterapkan Korea Selatan,” ujar Yusharto dalam sambutannya saat pembukaan webinar.
BACA JUGA: BSKDN Susun Kajian Strategis Model Inovasi Daerah untuk Meningkatkan PAD
“Pemahaman itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun rumusan kebijakan di tingkat pusat maupun pemerintah daerah,” lanjutnya.
BSKDN, lanjutnya, telah melakukan sejumlah penelitian sejak nomenklaturnya masih Badan Litbang Kemendagri.
BACA JUGA: Yusharto Tegaskan BSKDN Dukung Peningkatan Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Dia menyebutkan sejumlah penelitian yang dinilai cukup monumental, di antaranya Herd Immunity, Smart City, mengulas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, studi mengenai pengembangan PNS di daerah, hingga penelitian mengenai masalah pertanahan yang ada di Indonesia.
Diingatkan kembali bahwa tugas BSKDN yaitu untuk memformulasikan dan mempersiapkan berbagai policy strategy yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah dalam negeri.
Yusharto menambahkan, pada sejak 2020, BSKDN mengemban sejumlah tugas yang meliputi peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi data dan fakta berbasis pada peraturan, mengidentifikasi isu-isu strategis.
Selian itu, meningkatkan keikutsertaan BSKDN dalam memformulasikan kebijakan yang ada di tingkat kementerian, serta meningkatkan kualitas policy strategy untuk direkomendasikan kepada Kemendagri.
Dia menjelaskan, terkait sejumlah tugas yang sudah diemban BSKDN sejak 2020 tersebut, maka perlu disokong dengan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan perbaikan terhadap institusi, kelembagaan, maupun sumber daya manusia (SDM).
Hadir sebagai narasumber, Young Hoon Ahn mengungkapkan, serupa dengan Indonesia, Korea Selatan juga memiliki lembaga riset yang berada dalam naungan Kemendagri.
Dikatakan, di negaranya, pemerintah sangat mendukung perkembangan lembaga riset dengan memfasilitasi sejumlah penelitian terutama yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Korsel maupun swasta, kata Hoon Ahn, sangat memperhatikan kualitas SDM yang dimiliki.
"Kami memiliki sistem evaluasi manajemen SDM, pemberian tunjangan dikaitkan dengan seberapa besar performa SDM, begitu pula di lembaga-lembaga riset, maupun lembaga-lembaga swasta, di seluruh sektor tunjangan disesuaikan dengan performa SDM, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan tunjangan yang besar atau tunjangan yang kecil," terang Hoon Ahn. (rls/sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu