jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan serahkan proyek giant sea wall alias NCICD ke pemerintah pusat. Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih dalam pengerjaannya.
“Ya mendingan dikasih Kementerian PUPR jangan kemudian jadi ribut-ribut melulu, sepertinya akan lebih mampu kalau itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR,” kata Anggota DPRD DKI dari NasDem, Bestari Barus kepada wartawan, Selasa (11/12).
BACA JUGA: NasDem Anggap Revisi UU BUMN Tabrak Norma Hukum
Menurut dia, Kementerian PUPR sedang menggodok program pembangunan tanggul dengan nama NCICD (national capital integrated coastal development). Sebab, NCICD itu tidak hanya melibatkan Jakarta saja tapi juga daerah lain.
“Sebaiknya ada di pemerintah pusat saja, terintegrasi antara kebutuhan tidak hanya Jakarta tapi itu kan juga ada misalnya dengan wilayah Bekasi dan Banten,” ujarnya.
BACA JUGA: Hanura Nilai Anies Tabrak Aturan soal Pulau Reklamasi
Namun, Bestari punya usul lain mengingat penurunan level tanah di Jakarta sudah luar biasa. Menurut dia, kalau memang punya upaya model lain yang bisa dilakukan maka langsung saja dilakukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan tanpa membangun tanggul.
“Kalau punya upaya model lain yg bisa dilakukan, lakukan saja. Ya upaya lain evakuasi semua orang yang ada di pinggir pantai itu,” jelas dia.
BACA JUGA: Bangun Giant Sea Wall demi Mencegah Jakarta Tenggelam
Akan tetapi, kata Bestari, kalau memang tidak ada upaya lain yang harus dilakukan maka jalankan apa yang telah dijanjikan bertahun-tahun yakni bangun giant sea wall.
“Tapi kalau tidak ada ya memang sesuatu yang harus dilakukan sudah dijanji bertahun-tahun lakukan juga, gitu. Memang harus dibendung, ya bendung saja,” katanya.
Bestari mengklaim untuk pembangunan NCICD sudah dianggarkam setiap tahunnya mulai 3 tahun lalu, bahkan dananya hingga triliunan rupiah untuk menggolkan proyek tersebut.
Memang, saat ini tahap awal sudah berjalan dan diperkirakan awal tahun 2019 selesai. Maka, tinggal melanjutkan pembangunan sambungan lainnya. Sebab, tidak gampang selesai proyek ini mengingat menyambung 17 kilometer mulai dari ujung Jakarta Barat sampai ujung Jakarta Timur.
“Puluhan tahun baru selesai, bukan hal main-main. Sudah triliunan kok yang masuk ke situ anggarannya. Kemarin pada waktu penganggaran 2019 juga saya tanya, ini sudah betul-betul selesai tahap satu? Tidak ada tambah-tambah lagi dan memang kita bahas dan disetujui oleh semuanya kok,” tandasnya.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan menilai proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di utara Jakarta harus dipertimbangkan ulang. Menurut dia, Jakarta butuh pembangunan tanggul pantai.
"Yang benar-benar dibutuhkan di Jakarta adalah tanggul pantai. Jadi, wall yang sepanjang pesisir pantai kita,” kata Anies.
Anies mengatakan tanggul pantai dibutuhkan mengingat tanah di Jakarta mengalami penurunan, sedangkan permukaan air laut mengalami naik turun. Maka, ini dibutuhkan untuk mencegah rob sehingga tanggul di pesisir itu sangat perlu.
“Tanggul yang luas di depan sana greatest sea wall itu yang perlu dipertimbangkan ulang. Mengapa? Karena justru dengan air yang muncul dari daratan begitu banyak ke pesisir," ujarnya.
Dalam pembangunan tanggul raksasa ini, pengerjaan dari Pemerintah Pusat memang tidak dapat dikatakan tidak beriringan dengan Pemprov DKI. Sebab, walaupun berbeda dalam tugas tetapi pengerjaannya dalam lingkup yang sama.
Untuk diketahui, Pemprov DKI pun tengah menyelesaikan muara di Sub Aliran Barat Kanal Muara, Sub Aliran Tengah Kali Adem, Sub Aliran di Kali Blencong. Yang tahapnya masih dalam pembangunan. (jpg/bin/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Sayangkan Aksi Vandalisme Jakmania
Redaktur & Reporter : Adil