jpnn.com, JAKARTA - Partai NasDem meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KKP) untuk melakukan uji petik penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang. Pasalnya, berdasarkan hasil Ekspedisi Bahari pada Rabu (1/11) sampai Kamis (2/11) di pesisir utara Pulau Jawa, ditemukan fakta kondisi ekonomi nelayan semakin terpuruk lantaran aturan pelarangan penggunaan cantrang.
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertanian dan Maritim Emmy Hafild, menelusuri lima titik pesisir di wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Hasilnya, cantrang menjadi motor penggerak ekonomi para nelayan.
BACA JUGA: KSP Limpahkan Kajian Aliansi Nelayan Soal Catrang ke KKP
"Yang kami temukan ada dua hal, pertama cantrang itu memang mayoritas dan dia menghidupi puluhan ribu hingga ratusan ribu orang. Dan ini menjadi motor utama perekonomian di Jawa Tengah dan di Pantura," kata Emmy menutup Ekspedisi Bahari di Pelabuhan Perikanan Brondong, Lamongan, Jumat.
Alat tangkap selain cantrang, misalnya purse seine atau pukat cincin, dianggap lebih mahal dan tidak ekonomis. Sementara, seluruh hasil tangkapan cantrang laku dijual dan mampu meningkatkan kesejahteraan.
BACA JUGA: Temui KSP, Aliansi Nelayan Klaim Cantrang Ramah Lingkungan
"Baik dari pemilik, kapten kapal, maupun ABK. Bahkan buruh-buruhnya seperti buruh bongkar muat ikan mendapatkan manfaatnya," kata dia.
Oleh karena itu, Emmy meminta Kemen KKP di bawah komando Susi Pudjiastuti melakukan uji petik seperti yang diminta nelayan. Uji petik melihat secara langsung dampak yang ditimbulkan dari penggunaan cantrang.
BACA JUGA: Alat Tangkap tak Ramah Lingkungan Diperpanjang Hingga Akhir 2017
"Dalam uji petik itu ada dua hal yang kami ingin lihat. Pertama bagaimana cantrang itu dioperasikan, apakah memang cara beroperasinya itu merusak lingkungan atau tidak. Kedua mengenai ikan yang ditangkap," tutur dia.
Menurut Emmy, sebelum kebijakan dikeluarkan, pemerintah seharunya lebih dahulu menganalisis dampak yang ditimbulkan. Bila berdampak negatif, maka harus dibuat rencana mitigasi serta peta jalan.
"Kalau itu (pelarangan cantrang) dilakukan pada Desember ini, menurut saya itu kesalahan yang amat besar dan merugikan bagi presiden," ungkap dia.
Sebagai partai pendukung pemerintah, NasDem memberi rekomendasi dan solusi kepada Jokowi. Aturan pelarangan cantang harus memiliki alternatif rencana lainnya untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.
"Dengan cara seperti itu, presiden akan mengambil keputusan apakah dia akan ambil alih, kalau sekiranya menterinya enggak mau itu (aturan pelarangan cantrang) dicabut. Karena presiden tahu bahwa ini risikonya besar sekali. Risiko ekonomi dan sosial itu besar," kata Emmy.
Dia menilai, kerugian penggunaan cantarng memperpuruk kondisi ekonomi nelayan. Berdasarkan kajian Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), potensi total kerugian mencapai Rp 3,4 triliun per tahun.
Sekjen MPN Nimmi Zulbainarni mengungkapkan, dampak kerugian ekonomi dari pelarangan cantrang di lima titik pesisir Pulau Jawa sebanyak Rp1,9 triliun. Sementara dampak sosialnya, 66.641 pekerja dari nelayan, pabrik pengolahan ikan hingga pengrajin tali selambar bakal kehilangan pekerjaan.
Dampak sosial itu ditaksir senilai Rp 1,5 triliun. "Ini baru pelarangan cantrang saja, belum alat-alat tangkap ikan lainnya seperti pelarangan transhipment, pelarangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang juga dilarang," pungkas Nimmi.
Larangan penggunaan alat tangkap cantrang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Di beleid itu, cantrang dan 16 alat tangkap lainnya hanya boleh digunakan hingga akhir 2016.
Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti kemudian mengeluarkan Permen Nomor 71 Tahun 2016 untuk menyempurnakan Permen KP 2/2015. Menindaklanjuti beleid tersebut, Susi mengeluarkan Surat Edaran 72/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI. Di situ, penggunaan alat cantrang dilarang mulai Juli 2017.
Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara, penggunaan cantrang kemudian diperbolehkan hingga 31 Desember 2017. Penggunaan cantrang hanya diizinkan di wilayah operasi tangkap ikan.(tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bertemu Bu Susi, Nelayan Tegal Dukung Pelarangan Cantrang
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam