jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali mengatakan Kartu Prakerja adalah program yang harus didukung dalam rangka mitigasi dampak wabah COVID-19.
“Keberadaannya telah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap terjaminnya hak hidup warganya di masa pandemi,” kata Ali dalam keterangannya, Jumat (1/5).
BACA JUGA: DPR Mulai Mencium Aroma tak Sedap Pada Program Kartu Prakerja?
Namun, DPP Partai Nasdem memandang perlunya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedia layanan atau provider.
Menurutnya, selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan atau moral hazard.
BACA JUGA: Emrus: Bongkar Penunjukan Penyedia Pelatihan Kartu Prakerja!
“Oleh karena itu DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan,” tegas Ali.
Menurut Ali, dalam pelaksanaannya yang dimulai sejak 11 April 2020 lalu program beranggaran Rp 20 triliun rupiah ini telah menimbulkan kegaduhan di tengah publik. Yang paling menjadi perhatian adalah program pelatihan yang diberikan oleh kartu tersebut selama masa pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Maman Yakin Tidak Ada Celah Korupsi di Kartu Prakerja
“Ada yang dipandang tidak pas dan tidak patut dalam implementasinya. Dana 5,6 triliun rupiah dipandang terlalu besar untuk program pelatihan daring yang ditawarkan bagi 5,6 juta peserta,” ungkap Ali.
Menurut dia, program pelatihan online ini juga dipandang menjadi mubazir di tengah banyaknya warga terdampak karena pandemi Covid-19.
Di masa pandemi sekarang ini, dana sebesar itu dipandang lebih tepat jika dikonversi menjadi bantuan langsung agar menambah jumlah target penerima bantuan, dari 5,6 juta menjadi 8 juta penerima bantuan.
“Walhasil, sebuah program yang baik dengan tujuan yang baik pula malah menjadi kesia-siaan. Program ini bahkan dipandang hanya akan menjadi ajang bancakan sejumlah pihak penyedia layanan (provider). Ini artinya ada problem agensi dalam proses pelaksanaan program Kartu Prakerja ini,” kata dia.
Ia mengatakan akan lebih tepat bila program tersebut diubah menjadi bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah utamanya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
“Selain lebih relevan, penghentian ini juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat,” ungkap Ali.
Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR itu menegaskan bahwa dengan demikian tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona.
Ali menegaskan Partai NasDem menginginkan agar program Kartu Prakerja lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kata dia, dalam pelaksanannya program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Tenaga Kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan.
“Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Jika pun kebutuhan pelatihan daring masing dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika,” saran Ali.
Lebih lanjut Partai NasDem juga mendesak dilakukannya segera evaluasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama ini secara menyeluruh agar program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya.
“Untuk itu, DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung,” katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy