JAKARTA--Pejabat pembina kepegawaian (PPK) ternyata ikut menjadi penentu tenaga honorer diangkat menjadi CPNS atau tidakPasalnya, PPK-lah yang mempunyai kewenangan mengusulkan ke pusat apakah tenaga honorernya perlu atau tidak diangkat CPNS
BACA JUGA: KY Sebut Hakim Baasyir Abaikan Alternatif
Yang dimaksud dengan pejabat pembina kepegawaian adalah pimpinan departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan pemprov, pemkab/kota
"Kewenangan mengangkat atau tidak tenaga honorer menjadi CPNS tergantung instansi terkait
BACA JUGA: Pangkas Kewenangan Manajemen Haji Kemenag
Bila PPK merasa tidak perlu mengangkat tenaga honorer maka BKN tidak bisa campur tangan," ungkap Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat, Minggu (10/4).Apabila PPK tidak menyerahkan data tenaga honorer yang tercecer (kategori I dan II), BKN menganggap tidak ada tenaga honorer di instansi tersebut
BACA JUGA: Penyidikan Mantan Anak Buah Susno Molor
Kalau tidak dilaporkan, apa yang mau kita prosesKita menganggap, di daerah bersangkutan tidak ada lagi masalah honorer," jelasnya.Ditanya kapan hasil verifikasi dan validasi kategori I akan diumumkan, Tumpak mengatakan menunggu PP tentang pengangkatan tenaga honorer ditandatangani presidenSaat ini RPPnya masih diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Demikian juga kategori II, yang pengangkatannya lewat seleksi sesama honorer, menunggu regulasi dari pemerintah
"Mekanisme pengangkatan CPNS dari tenaga honorer kategori dua masih menunggu PPnya jugaKapan mereka diangkat, bagaimana mekanisme tesnya, dll itu akan diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah," pungkasnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akrobat Udara di HUT TNI-AU
Redaktur : Tim Redaksi