Pemerintah Australia memutuskan untuk tidak memberikan pengampunan kepada para pekerja gelap. Keputusan ini mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Pemerintah Australia tidak akan memberikan amnesti untuk pekerja gelap Beberapa petani mengusulkan pengampunan untuk membersihkan industri dari eksploitasi Awalnya, Menteri Pertanian Victoria dan Australia Barat mendukung usulan amnesti

BACA JUGA: Lembaga Riset Australia: Pengaruh Diplomatik Indonesia Anjlok Gegara Tak Becus Tangani COVID-19

Hari Senin malam, sebelum sidang di Majelis Tinggi Parlemen Australia di Canberra, Menteri Urusan Tenaga Kerja Michaela Cash menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah tersebut.

"Posisi pemerintah adalah tidak akan memberikan amnesti (pengampunan)," kata Senator Cash.

BACA JUGA: Kenapa Sebagian Warga Asal Tiongkok Memilih Tinggal di Daerah Pedesaan Australia?

"Amnesti akan mengirimkan pesan berbahaya bahwa tidak adanya salahnya untuk melanggar aturan visa dan migrasi, prinsip dasar yang sudah berusaha dibangun oleh pemerintahan ini selama beberapa waktu lamanya," katanya.

Menurut perkiraan pemerintah Australia, saat ini ada sekitar 70 ribu pekerja gelap yang tidak memiliki dokumen resmi.

BACA JUGA: Warga Melbourne Akhirnya Bisa Keluar Rumah Untuk Potong Rambut

Juru bicara Federasi Petani di negara bagian Victoria Emma Germano mengecam keputusan pemerintah tersebut dan menuduh pemerintah Australia sebagai 'penyedia jasa tenaga kerja yang didasari sistem yang tidak fair, tidak etis dan tidak berkelanjutan'.

Beberapa kelompok lobi pertanian mengharapkan adanya pengampunan guna membantu sektor pertanian mengatasi masalah pekerja ilegal sekaligus membersihkan industri ini dari percaloan.

Victoria Emma Germano adalah salah satu orang yang mengusulkan amnesti sejak tahun 2017 dan mengatakan para petani merasa frustrasi karena pemerintah tidak mau mengambil jalan pemberian pengampunan.

"Petani marah karena pemerintah pura-pura serius untuk mengkaji masalah ini, tapi kemudian tidak mengambil keputusan serius," katanya.

"Malahan mereka mendukung pasar gelap di ladang pertanian dengan memberikan upah yang merusak pasar bagi petani yang mematuhi aturan dan membayar upah dengan benar."

"Ini juga membuat para pekerja ilegal dalam keadaan bahaya terus menerus."

Awal Oktober, Menteri Pertanian Australia David Littleproud mengatakan pemerintah federal sudah mendiskusikan masalah pekerja gelap ini sebagai salah satu alternatif untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian saat ini.
Usul itu awalnya disampaikan oleh Menteri Pertanian Victoria Jaclyn Symes dalam pertemuan menteri pertanian seluruh Australia beberapa waktu lalu yang membahas masalah kekurangan tenaga kerja karena pandemi COVID-19.

Pengampunan itu juga didukung oleh Menteri Pertanian Australia Barat Alannah MacTiernan.

Tahun lalu laporan yang dibuat oleh University of Adelaide mengatakan bahwa petani Australia harus bergantung pada pekerja gelap supaya hasil panen mereka tidak membusuk.

Dikatakan bahwa eksploitasi terhadap para pekerja gelap sudah menjadi 'norma yang biasa'.

Sekitar 70 persen pekerja di sektor pertanian adalah warga asing dan tahun ini ada kekhawatiran bahwa panenan akan terbengkalai karena sejak bulan Maret lalu Australia menutup perbatasan internasional karena COVID-19.

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya.

Lihat artikelnya dalam bahasa Inggris di sini

BACA ARTIKEL LAINNYA... Syarat Bahasa Inggris untuk Visa Pasangan Warga Australia Dikhawatirkan Picu Diskriminasi