jpnn.com, JAKARTA - Pendiri sekaligus Direktur Nation and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam seleksi kandidat menteri.
“Meskipun pengangkatan menteri adalah hak prerogatif presiden, tetapi menurut saya, untuk menteri yang akan menjabat, pola validasi menteri melalui stabilo merah KPK dan seleksi bersih diri melalui BIN dan BNPT wajib dipertahankan,” kata Juliaman Saragih kepada wartawan, Selasa (27/8).
BACA JUGA: KPK Perlu Awasi Potensi Pabrik Asing Bayar Tarif Cukai Rokok Lebih Murah
Juliaman juga mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar dilakukan penyampaian laporan kinerja kementerian per kluster.
Dalam kesempatan itu, Juliaman mengkritik Koalisi Gemuk pada periode ke-2 pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, koalisi gemuk tersebut bakal berpotensi memunculkan perlambatan roda birokrasi dan eksekusi kebijakan.
BACA JUGA: Tudingan Pansel Beri Karpet Merah Pada Capim KPK Tertentu Tak Berdasar
“Untuk mengelola koalisi gemuk dan menjaga keseimbangan bandul politik parlemen dan vested group terbuka opsi Wakil Menteri,” kata Juliaman.
Menurut Juliaman, ke depan dimungkinkan strategi perampingan, pembelahan dan penajaman fungsi dan tugas kementerian, bahkan penambahan lembaga setingkat Menteri (badan legislasi nasional) termasuk Lembaga Dewan Kepresidenan.(fri/jpnn)
BACA JUGA: KPK Panggil Mendagri dan Mensos, Bahas Apa?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Kasus Korupsi Bupati Kotim, KPK Geledah Sebuah Rumah di Tanjungpinang
Redaktur & Reporter : Friederich