jpnn.com, JAKARTA - Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI/OIC) memuji keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi
kemiskinan. Pujian tersebut termuat dalam salah satu butir laporan penelitian berjudul Urban Poverty in Islamic Countries.
Laporan itu disampaikan dalam Rapat Badan Koordinasi Komite Tetap Kerja Sama Ekonomi dan Komersial OKI (COMCEC) ke-15 dan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Alleviation Working Group/PAWG) yang berlangsung secara daring pada 29 September dengan tema Urban Poverty in the OIC Member Countries.
BACA JUGA: Temui Jaksa Agung, Mensos Ingin Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Anggaran
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan bahwa delegasi RI mendukung rekomendasi laporan hasil riset tim peneliti COMCEC tentang urban poverty di negara-negara Islam.
“Beberapa isu kebijakan dan rekomendasi terkait pembangunan di daerah slum urban relevan dengan kondisi di Indonesia,” kata Mensos Juliari di Jakarta (1/10).
BACA JUGA: Jenderal Gatot Nurmantyo Mengumumkan Muklumat KAMI, Simak Alasan ke-6
Kesesuaian hasil penelitian yang dimaksud Mensos Juliari terutama rekomendasi mengenai formulasi penanganan masalah kemiskinan di wilayah urban, mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam membuat kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan.
“Juga dalam penciptaan lapangan kerja serta pentingnya melakukan pendataan dan pengukuran kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin yang tinggal di wilayah urban,” jelas Jualiari.
BACA JUGA: KAMI Bikin Politik Panas, Moeldoko Menyampaikan Peringatan Keras
Secara umum, delegasi Indonesia menyampaikan strategi penanggulangan kemiskinan dengan berbagai instrumen, termasuk salah satunya lewat skema bantuan tunai bersyarat sebagaimana terus didorong Kemensos di bawah kepemimpinan Juliari P Batubara.
Delegasi Indonesia diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan Kemensos RI Adhy Karyono, selaku Focal Point Indonesia untuk COMCEC PAWG dan perwakilan Ditjen Penanganan Fakir Miskin.
“Pertemuan fokus menyoroti kebijakan intervensi untuk negara-negara OKI dan mengidentifikasi satu rekomendasi kebijakan yang bisa dilaksanakan untuk mengurangi kemiskinan perkotaan sejalan dengan New Urban Agenda (SDG-11),” kata Adhy.
Pemerintah menyusun strategi percepatan penanganan kemiskinan di antaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan berbagai bantuan sosial, angka kemiskinan sempat menurun hingga menyentuh level 9,22% menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), September 2019.
Langkah-langkah Kemensos ini terekam dalam riset yang dilakukan oleh tim peneliti COMCEC. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan negara anggota OKI yang tergabung dalam PAWG membahas laporan penelitian berjudul “Urban Poverty in Islamic Countries ” yang disiapkan Prof Semih TÜMEN sebagai konsultan untuk COMCEC.
Laporan itu membahas tantangan utama mengkonseptualisasikan dan mengukur kemiskinan perkotaan dengan fokus khusus pada pengumpulan data dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai alat dalam memantau kemiskinan di
daerah kumuh perkotaan.
“Laporan juga menyebutkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan pembangunan infrastuktur urban yang baik, berhasil dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan serta dalam pengurangan rasio angka kemiskinan,” ungkap Andy.
Turut memaparkan laporan yakni perwakilan dari Ministry of Family, Labour, and Social Services Turkey, Ahmad Hafiz Abdul Aziz, (Financial Sector Specialist) dan Kenneth SIMLER (Senior Economist) World Bank Group Global Knowledge and Research Hub in Malaysia.
Dalam sesi pembahasan kebijakan, forum itu telah menghasilkan sejumlah rekomendasi. Pertama, mengembangkan strategi perencanaan kota yang komprehensif dan efektif, terutama fokus pada pengelolaan permukiman kumuh yang lebih baik.
Hal itu untuk mencegah pertumbuhan permukiman kumuh yang tidak terkendali dan pembentukan permukiman kumuh baru, serta meningkatkan akses penduduk kumuh ke layanan dasar seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan melalui investasi strategis.
Kedua, merancang kebijakan pasar tenaga kerja lokal yang efektif yang akan membantu mengatasi masalah informalitas dan menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Ketiga, mengaktifkan Alat Keuangan Sosial Islam dan secara sistematis mengintegrasikannya ke dalam kotak alat kebijakan kemiskinan perkotaan umum.
Keempat, meningkatkan kapasitas tata kelola kota dan memperkuat ketahanan terhadap goncangan, misalnya pandemi Covid-19. Kelima, mengkonseptualisasikan kemiskinan perkotaan dan mengembangkan/ meningkatkan pengumpulan data dan praktik pengukuran untuk mencapai pembuatan kebijakan berbasis bukti.(adv/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam