jpnn.com - JAKARTA--Aksi mogok puluhan ribu nelayan, buruh, anak buah kapal (ABK), dan tenaga kerja di Pelabuhan Muara Baru yang berlangsung sejak Senin (10/10) mendapat sorotan Komisi IV DPR RI.
Karena itu, komisi langsung melakukan sidak ke Pelabuhan Muara Baru.
BACA JUGA: Penyebab Gangguan Jiwa yang Harus Anda Tahu
Komisi IV yang diwakili Ono Surono dan Daniel Johan langsung mendatangi Asosiasi Tuna Indonesia untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang beredar di media.
Menurut Ono, ada lima hal ingin ditanyakan tentang fakta apakah benar ada mafia di Pelabuhan Muara Baru.
BACA JUGA: Istri Irman Gusman: Bapak yang Bawa, Saya yang Buka
Kemudian data dampak kerugiannya kepada pengusaha perikanan bila Perum Perikanan Indonesia (Perindo) tetap memberlakukan kenaikan sewa lahan 450 persen.
"Kami ingin tahu dampak kebijakan Perindo ini seperti apa terhadap industri perikanan. Sebab setahu kami, mogok kerja ini adalah jalan terakhir bagi nelayan dan pengusaha perikanan karena kerugiannya besar loh dibanding mereka demo," kata Ono, politikus PDIP di Jakarta, Selasa (12/10).
BACA JUGA: DPR Apresiasi Polri Lakukan OTT di Kemenhub
Selain itu, hal lain yang dipertanyakan adalah penerapan tarif BBM (solar) Perindo sebesar Rp 6000. Kenapa sampai harus ditentukan Perindo.
"Kami juga ingin mendapatkan informasi apakah benar di Pelabuhan Muara Baru ada usaha karaoke. Apakah benar para pengusaha suka menyewakan lahannya (yang disewa dari Perindo) kepada pengusaha lainnya," tambah Daniel Johan, politikus PKB.
Seperti diketahui, puluhan ribu nelayan, buruh, ABK, dan tenaga kerja lainnya melakukan mogok kerja sejak 10 Oktober.
Aksi mogok ini bakal dilakukan sebulan kecuali sudah ada keputusan yang berpihak kepada industri perikanan.
Mogok ini dipicu oleh kebijakan Perindo menaikkan tarif sewa lahan 450 persen dan menggusur para pengusaha perikanan sampai akhir Oktober. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Gelar OTT di Kemenhub, Presiden dan Kapolri Turun ke Lokasi
Redaktur : Tim Redaksi