jpnn.com - JAKARTA - Aksi unjuk rasa terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras kembali berlangsung di markas KPK, Senin (14/9). Kali ini aksi dilakukan oleh kelompok massa yang menamakan diri Gerakan Dukun Penyelamatan (DUPA).
Massa yang berjumlah sekitar 20 orang tersebut mengaku berprofesi sebagai dukun. Mereka mendesak komisi antirasuah untuk segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama.
BACA JUGA: Dua WNI Disandera OPM, Apa Langkah Pemerintah?
"Dengan ini kami Dukun Penyelamatan KPK akan melakukan ritual dan pembersihan ruwatan terhadap KPK agar berani melawan naga-naga yang menghancurkan negeri ini sehingga KPK tidak merasa takut memeriksa Ahok," kata koordinator aksi Ki Eyang Suwe kepada wartawan di halaman gedung KPK.
Berbeda dengan gambaran dukun pada umumnya, para peserta aksi ini tidak tampak angker. Mereka rata-rata masih muda dan berpakaian kemeja serta celana jeans. Hanya saja, sebagian terlihat mengenakan ikat kepala tradisional dari kain.
BACA JUGA: Menteri Jonan: Pertamina Jangan Mikir Untung Melulu
Ritual yang mereka lakukan pun hanya membakar kemenyan tepat di depan tangga masuk gedung KPK. Salah seorang dari mereka juga menyerahkan kalung bawah putih kepada perwakilan KPK yang dimaksudkan sebagai penangkal makhluk jahat.
BACA JUGA: Baca Nih Para Gubernur, Daerah Terdampak Asap Bisa Tetapkan Status Darurat
'Koh Ahok'. Foto: dok/JPNN.com
"KPK saat ini telah dilemahkan oleh koruptor dan para mafia hukum yang menjelma menjadi 'roh halus ganas' penghisap uang rakyat. Para roh halus ini sejenis vampir, terus menerus meneror penegak hujum di negeri ini," tambah Suwe menjelaskan maksud aksi rekan-rekannya.
Dugaan korupsi terkait pembelian lahan RS Sumber Waras beberapa waktu lalu sudah dilaporkan ke KPK oleh pengamat perkotaan Amir Hamzah. Menurutnya, ada penyimpangan yang dimaksudnya adalah terkait penentuan harga tanah sebesar Rp755 miliar.
Sejauh ini KPK belum menunjukan tanda-tanda akan menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP, laporan tersebut masih diproses bagian pengaduan masyarakat.
"Masih di Dumas. Tentu langkah pertama KPK kan melakuan validasi apa yang dilaporkan," ujar Johan di kantornya, Jumat (11/9) lalu. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Sebut Prabowo No Problem soal Donald Trump
Redaktur : Tim Redaksi