jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir kemballi menunda rapat setelah meminta ratusan tambang untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Padahal rapat yang digelar, Selasa (12/3) sore itu baru berlangsung satu jam.
Nasir awalnya meminta data yang tidak bisa disediakan oleh perusahaan dalam waktu singkat. Dia meminta laporan data untuk penimbunan tanah setelah tambang digali.
BACA JUGA: Komisi VII DPR Gelar RDPU dengan 30 Perusahaan, Nih Hasilnya
"Terus ada yang buat reservoar air itu untuk apa di situ? Buat pariwisata, atau mandi hantu-hantu di sana? Tidak jelas, datanya tidak ada," kata Nasir dalam RDP di Gedung DPR/MPR.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot menegaskan bahwa reservoar air sudah berdasarkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
BACA JUGA: Puluhan Profesor Desak Moratorium Kebijakan Reorganisasi LIPI
"Ya, itu untuk apa Pak Dirjen? Buat apa ada reservoar air di tengah hutan? Untuk mandi hantu?" kata Nasir.
Perdebatan terkait hal tersebut terus berlangsung, hingga akhirnya Nasir memutuskan untuk menunda kembali rapat, sekitar pukul 17.00 WIB. Padahal rapat baru dimulai pukul 15.45 WIB.
BACA JUGA: Nah lho, Gerindra Wacanakan Pansus Divestasi Freeport
Saat itu, Nasir berdalih putuskan untuk menunda rapat agar Dirjen Minerba bisa menyiapkan data-data yang dibutuhkan. Selain itu Nasir juga meminta agar jajaran direksi perusahaan-perusahaan tambang untuk hadir dalam RDP.
"Selain itu, kalau pak dirjen tidak bisa sediakan data yang dibutuhkan, ke depannya kalau rapat dengan menteri, pak dirjen kami tolak hadir," tambahnya.
Bambang kemudian menyanggupi permintaan Nasir dan memastikan akan melengkapi data-data yang dibutuhkan.
Sebelumnya, ratusan pengusaha tambang tiba-tiba mengerubungi ruang rapat Komisi VII Gedung DPR. Mereka tidak datang untuk demo atau apapun, tapi justru menghadiri RDP dengan komisi yang mengawasi sektor energi dan sumber daya alam tersebut.
Keramaian ini bermula atas sikap Pimpinan Rapat Komisi VII Muhammad Nasir yang menskors RDP yang semestinya dilaksanakan Senin (11/3) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot.
Skors dilakukan karena Dirjen Minerba disebut tidak membawa data terkait masalah pasca tambang atas seluruh perusahaan tambang yang ada di Indonesia.
Pasalnya, data yang diminta oleh Nasir bukanlah data yang akan dibahas dalam agenda rapat hari itu.
"Agenda rapat, kalau bisa ditulis yang jelas, jangan ada 'lain-lain' karena kami susah membatin apa yang harus disiapkan bahannya," ujar Bambang. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua Komisi VII Persoalkan Kenaikan Subsidi Solar
Redaktur & Reporter : Adil