jpnn.com, JAKARTA - Suara dukungan terhadap kebijakan sekolah lima hari yang digulirkan Mendikbud Muhadjir Effendy datang dari Muhammadiyah.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai bahwa keputusan Mendikbud Muhadjir diambil berdasar pada pengamatan akan kurang efektifnya sistem sekolah yang ada saat ini.
BACA JUGA: Diprediksi Muncul Gejolak jika Sekolah Lima Hari Diterapkan
Banyak waktu luang yang dihabiskan murid di luar sekolah. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah.
Selain itu, terdapat juga masalah akademik dan administrasi keguruan. Dimana banyak anak yang mengikuti les pelajaran, keterampilan, maupun kesenian.
BACA JUGA: Pagi Hingga Siang Belajar di Sekolah, Malamnya Mengaji, Sudah Indah Banget
Kebijakan ini, kata Mu’thi, diharapkan mengatasi persoalan-persoalan tersebut. “Caranya dengan menjalin kerjasama antara guru dengan masyarakat,” kata Mu’ti.
Mu’ti menjamin bahwa Muhammadiyah tetap akomodatif terhadap kebijakan pemerintah selama tidak bertentangan dengan ajaran islam.
BACA JUGA: Sekolah Lima Hari Paling Cepat Pekan Ketiga Juli
“Sekolah lima hari cuma persoalan strategi, bukan substansi,” kata alumnus IAIN Walisongo Semarang ini.
Mu’ti juga meminta agar masyarakat tidak terlalu reaktif terhadap keputusan Mendikbud ini. Karena keputusan ini bersifat bertahap dan sukarela.
Sebagaimana kurikulum K-13 yang masih belum berlaku secara penuh meskipun telah empat tahun berjalan. “Tidak ada masalah, yang siap monggo laksanakan, yang belum dipersiapkan secara bertahap,” ungkapnya.
Dukungan ini ditegaskan Mu’ti bukan dalam rangka berseberangan dengan NU maupun karena semata Mendikbud adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Kebijakan Mendikbud ini juga akan berdampak pada lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah berupa Sekolah, Madrasah Diniyah, dan Boarding School.
“Tidak hanya NU dan Muhammadiyah, tapi semua lembaga pendidikan islam, Kristen, Katolik dan umat agama lain yang punya kegiatan berbasis tempat ibadah,” katanya.
Terhadap pemerintah, Muhammadiyah menghimbau untuk tidak gamang mengambil keputusan. Gelombang keberatan dan penolakan dapat diatasi dengan komunikasi yang baik dan sosialisasi yang komprehensif. Komunitas pendidikan juga harus dipahamkan.
Jika memang tidak mampu, bisa memohon dispensasi, bukannya malah memaksa kebijakan ini dihapus dan dibatalkan. “Wait and see dulu sambil dipelajari kekurangannya,” pungkas Mu’ti. (wan/jun/tau)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Penjelasan Penting dari Mendikbud soal Sekolah Lima Hari
Redaktur & Reporter : Soetomo