jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menyoroti kenaikan tunjangan hari raya (THR) bagi PNS, TNI/Polri, dan pensiunan. Kebijakan tersebut dinilai pemborosan karena diterapkan di saat ekonomi tengah terpuruk.
"Apa urgensinya THR naik? Kalau saya lihat kebijakan ini kental sekali bau politisnya," kata Indra kepada JPNN, Jumat (25/5).
BACA JUGA: Honorer K2: Jangan Bikin Kami Menangis Lagi
Ini, lanjut Indra, bisa dilihat dari program pemerintah yakni Revolusi Mental. Pertanyaannya apakah para ASN/PNS dan pensiunan ini mentalnya sudah terevolusi? Kalau sudah apa buktinya?
"Kalau kinerja tidak meningkat tapi penghasilan ditambah apa bisa dikategorikan korupsi berjemaah?" cetusnya.
BACA JUGA: Ketum Apindo Nilai PNS Belum Layak Terima Kenaikan THR
BACA JUGA: Honorer K2: Jangan Bikin Kami Menangis Lagi
Dia membandingkan kebijakan Mahathir Mohamad. Begitu jadi perdana menteri Malaysia, Mahathir langsung memotong gaji pejabat karena jumlah utang yang besar. Di Indonesia malah menaikkan porsi kesejahteraan PNS yang kinerjanya masih biasa-biasa saja.
BACA JUGA: Apakah THR PNS Tahun Depan Masih Termasuk Tunjangan?
Mengenai honorer yang tidak mendapatkan THR juga disorot Indra. Menurut dia, sebagai pekerja harusnya honorer juga layak diberikan THR.
"Intinya sih anggaran negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Artinya harus ada keadilan sosial di sana. Honorer kan sama-sama bekerja seperi PNS jadi layak diberikan THR," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kenaikan THR PNS Politis? Bu Ani Bela Pak Jokowi
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad