jpnn.com, JAKARTA - Isi KepmenPAN-RB Nomor 971 Tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional dikritisi honorer K2.
Pasalnya, dalam regulasi tersebut ada diskriminasi untuk jabatan -jabatan tenaga teknis administrasi yang paling banyak diisi honorer K2.
BACA JUGA: KepmenPAN-RB 971 Tahun 2022 Bikin Honorer K2 Teknis Administrasi Sakit Hati, Kenapa?
"Sudah saya telaah isi KepmenPAN-RB 971 Tahun 2022. Isinya sangat mengecewakan, karena tidak ada afirmasi bagi honorer K2 teknis administrasi," kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nur Baitih kepada JPNN.com, Sabtu (29/10).
Dia menilai dari KepmenPAN-RB tersebut seolah-olah tenaga teknis administrasi dibuang. Ada banyak jabatan yang awalnya ada saat seleksi PPPK 2021, tahun ini malah dihapus.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2022, Guru Lulus PG Punya Rencana Khusus Jika Ada yang Tidak Aman
Contohnya, pengadaan barang dan jasa. Tahun ini formasi tersebut tidak ada. Selain itu, arsiparis adanya ahli dan terampil, pemula tidak ada sehingga lulusan SD-SMA sederajat tidak bisa mendaftar.
Belum lagi kata Nur, nilai passing grade (PG) melambung tinggi jika dibandingkan sekelsi PPPK 2021. Nur mencontohkan, nilai PG untuk terampil dan ahli pranata komputer naik dari 270 menjadi 293. Arsiparis di PPPK 2022 juga menjadi 270.
BACA JUGA: Kemendikbudristek Pastikan Guru Lulus PG Aman dalam Seleksi PPPK 2022, Apa Iya?
"Pengadaan PPPK 2022 untuk jabatan fungsional memang lebih memudahkan honorer K2 teknis administrasi untuk mendaftar. Namun, melihat nilai PG dalam KepmenPAN-RB tersebut sudah menciut dahulu," tuturnya.
Nur tidak bisa membayangkan saat seleksi PPPK 2022 nanti. Nilai PG terlalu tinggi, sehingga honorer K2 teknis administrasi sulit menjangkaunya, apalagi tanpa afirmasi.
Saat seleksi PPPK 2021, nilai PG rendah masih banyak yang lulus, apalagi bila dinaikkan lagi. "Asli berat tahun ini. Nilai PG tinggi, tetapi tidak ada afirmasi," ucapnya.
Afirmasi lanjutnya hanya diberikan untuk jabatan tertentu. Sementara itu, sertifikat keahlian yang dimiliki honorer K2 tidak ada afirmasi.
Akibatnya sertifikat itu hanya sebagai pintu masuk mendaftar, tetapi tidak diberikan tambahan nilai seperti jabatan lainnya.
"Honorer K2 arsiparis, pranata komputer, barang jasa punya sertifikat keahlian. Namun, mereka tidak mendapatkan tambahan nilai, PG malah tinggi," ucapnya.
Nur pun mempertanyaka keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan honorer K2 tenaga teknis administrasi. Seharusnya pemerintah tidak menyamaratakan dengan umum.
"Guru dan tenaga kesehatan sudah mendapatkan afirmasi. Tenaga teknis administrasi kok enggak ada ya. Jangan sampai ini bukan karena berencana membuang teknis administrasi ya," pungkas Nur Baitih. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad