jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro menilai anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan seperti penjabat gubernur.
Menurut Nizar, dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri pasal 28 ayat 3 menyatakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
BACA JUGA: Pemuda Muhammadiyah Sebut Mendagri Langgar Etika Politik
"Ini memberikan pengertian tidak boleh menduduki jabatan seperti penjabat gubernur bila masih aktif," kata Nizar, Senin (29/1).
Selain itu, Nizar menambahkan UU 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa anggota Polri atau prajurit TNI hanya diperbolehkan mengisi jabatan ASN tertentu saja.
BACA JUGA: Usulan Mendagri Bakal Hidupkan Dwifungsi ABRI Format Baru?
"Yaitu, jabatan yang ada pada instansi pemerintah pusat dan tidak termasuk jabatan pada instansi daerah," ungkap Nizar.
Karena itu, Nizar mengatakan akan menjadi polemik jika Polri ditugaskan sebagai pejabat daerah. Hal tersebut tentu melanggar UU ASN dan UU 2/2002 tentang Polri.
BACA JUGA: Calon Kepala Daerah PDIP Dilarang Eksploitasi Ini di Pilkada
"Maka dari itu, tidak heran bila ada hidden politik di balik (usulan) penunjukan dua petinggi Polri sebagai penjabat gubernur di Jabar dan Sumut," kata anggota DPR Fraksi Partai Gerindra itu.
Dia pun mempertanyakan alasan penunjukan karena kerawanan pilkada. Sebab, tegas dia, kerawanan dan kerusuhan dalam pilkada lebih merupakan tanggung jawab dari pihak kepolisian.
"Alangkah lebih baik diserahkan ke pihak dari kemendagri atau dari sekda setempat," kata anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anton Charliyan Respons Positif Pj Gubernur dari Polri
Redaktur & Reporter : Boy