jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum SATRIA GERINDRA (Satuan Relawan Indonesia Raya) Moh Nizar Zahro menyoroti banyak hal antara lain masalah utang luar negeri dan honorer K2. Dia mengklaim, sejumlah masalah tidak akan terselesaikan jika tidak terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
Dia mengatakan pesta demokrasi 2019 merupakan gerbang menuju Indonesia Baru. Hal itu menurutnya ditandai dengan meluasnya gerakan 2019 Ganti Presiden di seluruh pelosok tanah air.
BACA JUGA: Demi Perubahan Nasib, Honorer K2 Dukung Prabowo – Sandi
Bahkan, tuding dia, segala cara dilakukan rezim yang ketakutan untuk membungkamnya. Mulai tuduhan makar, pengerahan preman untuk mengadang hingga mengintinidasi para tokoh pergerakan itu.
"Patut dilacak kenapa gerakan #2019GantiPresiden cepat membesar. Jawabannya adalah karena rakyat ingin perubahan. Rezim Jokowi dianggap sudah gagal memimpin negeri ini. Karena gagal maka layak diganti," kata Nizar kepada JPNN, Rabu (2/01) malam.
BACA JUGA: Honorer K2 Memasuki 2019 dengan Hati yang Luka, Pedih
Di mana kegagalannya? Menurut Nizar, kegagalan Jokowi gampang diukur dari janji-janji politiknya saat Pilpres 2014. Mulai masalah utang, penyelesaian masalah honorer K2, hingga tidak akan melakukan impor pangan.
Jokowi sudah janji tidak akan berhutang. Tapi kenyatannya, utang menumpuk, baik utang pemerintah maupun utang BUMN.
BACA JUGA: Ribuan Honorer K2 DKI Tuntut Anies Menepati Janji
Rezim ini disebutnya berupaya melakukan manipulasi dengan membelah utang menjadi dua bagian, yakni utang pemerintah dan utang BUMN.
"Manipulasi utang memang mampu mengamankan rezim dari ancaman impeachment, namun di sisi lain sangat membahayakan BUMN yang bersangkutan. Karena jika BUMN yang diberi tugas berhutang gagal bayar maka akan disita oleh kreditor," tutur anggota Banggar DPR ini.
Nizar yang juga anggota komisi pendidikan menyinggung janji mantan wali kota Solo itu akan mengangkat pegawai Honorer K2 menjadi PNS. Kenyatannya, hingga sekarang nasib mereka masih terlunta-lunta.
"Jokowi ingkar janji. Bukan PNS yang diberikan, tapi PPPK yang disodorkan," tukas legislator Gerindra asal Madura ini.
Ketiga, berjanji akan memuliakan para petani dan tidak akan impor. Kenyatannya, rezim ini kalap impor. Impor beras 2 juta ton, impor garam 3,7 juta ton, impor gula 3,6 juta ton. Petani yang berharap mendapatkan harga bagus harus gigit jari karena yang dimuliakan petani asing.
BACA JUGA: Demi Perubahan Nasib, Honorer K2 Dukung Prabowo – Sandi
Memasuki 2019, lanjut dia, semangat perubahan harus dipompa lebih keras. Karena pada tahun ini jadi momentum penting untuk mengganti kepemimpinan nasional. Jika ingin perubahan maka solusinya adalah memenangkan Pilpres 2019.
"Pilpres 2019 tinggal tiga bulanan lagi, jika ingin perubahan, saatnya rapatkan barisan, kawal Prabowo-Sandi menuju kemenangan," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mustahil UU ASN Hasil Revisi Disahkan Sebelum Pilpres 2019
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam