NTT 'Bisa' Gelar Pemilu Susulan?

JAKARTA - Desakan penundaan pemilu legislatif yang kencang disuarakan tokoh Muslim dan Kristen di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat respon dari pemerintah pusatMendagri Mardiyanto telah mengirim pejabat Depdagri untuk bertemu para tokoh agama di NTT

BACA JUGA: TNI juga Janji Sikat Beking Judi

Pemerintah hanya merespon persoalan yang muncul, sedang keputusan mengenai pelaksanaan pemilu di NTT tetap menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Hanya saja, Mardiyanto memberi sinyal bahwa pemilu susulan dimungkinkan terjadi di wilayah NTT.

”Pemerintah mengambil langkah-langkah, tapi yang menentukan tetap KPU

BACA JUGA: Kapolda Jangan Permalukan Kapolri

Pemerintah hanya berusaha mengeliminir persoalan yang munculBisa saja ada pemilu susulan,” ungkap Mendagri Mardiyanto usai bertemu dengan Ketua KPU Abdul Hafiz Anzhari di gedung Depdagri, Kamis (19/3).

Lebih lanjut mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan, pihaknya telah mengutus Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Depdagri Tanribali Lamo ke NTT, yang disertai tokoh agama

BACA JUGA: Mahfud Bilang, Kekuasaan Identik dengan Korupsi

”Mereka bertemu keuskupan di sana untuk mendapatkan masukan-masukan,” ujar Mardiyanto.

Dalam kesempatan yang sama, berkali-kali Mardiyanto meminta agar wartawan tidak salah memahami pernyataannya ituDitegaskan, dirinya tidak menyarankan adanya penundaan pemiluYang dikatakan adalah bahwa pemilu susulan dimungkinkan sejauh memenuhi persyaratan seperti yang diatur di peraturan perundang-undangan.

Seperti diketahui, desakan penundaan pemilu di NTT terjadi lantaran tanggal 9 April bertepatan dengan prosesi Samana Santa dan Kamis Putih, yang disakralkan umat Kristiani khususnya KatolikGubernur NTT, Frans Lebu Raya sendiri sudah mengutus sejumlah tokoh agama membicarakan persoalan ini dengan KPU pusat di JakartaPara tokoh agama yang diutus ke Jakarta mewakili empat unsur agama yakni Katolik, Kristen Protestan, Islam dan Hindu/Budha(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 20 Aktivis Greenpeace Dicokok Polisi