KUPANG - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk dijadikan daerah sentra peternakan sapi di tanah airUsulan ini disampaikan Ketua DPD RI Irman Gusman saat meresmikan gedung sementara DPD RI NTT di Kota Kupang, NTT, Kamis (16/6).
Usulan tersebut muncul setelah Irman melihat langsung kondisi alam NTT selama dua sejak Rabu (15/6) lalu dan menerima laporan dari Gubernur NTT, Frans Lembu Raya
BACA JUGA: Direndam Banjir 2 Bulan, Warga Mengungsi
Gubernur menyampaikan, dari 20 kabupaten yang ada di wilayah provinsinya, masuk dalam kategori daerah tertinggalBACA JUGA: SPBU Kehabisan Stok BBM
Masa, dari 20 kabupaten, seluruhnya tertinggal,” ujar Irman kepada INDOPOS (JPNN Group), Kamis (16/6).Dia mengusulkan, setiap keluarga di NTT bisa memelihara satu ekor sapi untuk di dibudidayakan
BACA JUGA: Beras Raskin Berkutu dan Bau
Lanjut Irman, konsep dan aturannya, Irman menyerahkan kepada pemda setempat”Kami hanya bisa mendorongSementara tahap implementasinya, kami serahkan kepada pemerintah setempat untuk mengeluarkan kebijakan,” terang dia.
Menurut dia, NTT memilki potensi besar mengembangkan sapi di tengah terpuruknya kondisi ekonomi masyarakat NTTTerpuruknya ekonomi masyarakat, lanjut Irman, disebabkan penerapan kebijakan yang salah”Menjadikan NTT sebagai provinsi sapi menurut saya sangat tepat di tengah penghentian impor sapi dari Australia,” tukasnya
Saat ini, jumlah sapi di NTT sekitar 300 ekorJumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk NTT sebanyak 5 juta jiwaLain halnya di Selandia Baru, jumlah sapi lebih banyak dari jumlah penduduknya
Irman juga menjelaskan soal pembangunan kantor DPD di setiap daerah. Menurutnya, pembukaan kantor DPD RI di daerah merupakan amanat undang undang No 27/2009 terkait pembukaan kantor DPD di setiap ibukota provinsi”Kantor DPD di daerah merupakan penghubung antara pusat dan daerahDi mana, rakyat akan lebih leluasa menyampaikan pendapatnya kepada wakil DPD untuk diteruskan kepada pusat melalui terbitnya sejumlah kebijakan,” tegas dia
Pembukaan kantor DPD di NTT sendiri menggunakan kantor Pol PP yang dipinjamkan Pemprov NTTSelain meminjamkan kantor DPD sementara, Pemprov NTT juga memberikan hibah tanah seluas 1.500 meter persegi untuk pembangunan gedung DPD empat lantaiPembangunan rencananya dilakukan tahun ini dengan anggaran sekitar Rp30 miliar per bangunan
Sementara itu, Gubernur NTT Frans Lembu Raya mengatakan, adanya kantor DPD di provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste, diharapkan lebih memudahkan terpecahkan sejumlah persoalan di NTTMengingat sejumlah persoalan besar masih menjadi masalah besar bagi NTT
Seperti otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, perimbangan keuangan, hingga masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat”Puncak dari persoalan itu membuat 20 kabupaten dan 1 kota di NTT menjadi daerah tertinggal,” kata dia(yay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Krisis BBM, Harga Eceran Melonjak
Redaktur : Tim Redaksi