Nudirman Merasa Didholimi Paripurna DPR

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, Nudirman Munir merasa didholimi oleh paripurna DPRPasalnya, paripurna DPR yang digelar Kamis (17/2)  menunda pengesahan Kode Etik Anggota DPR RI

BACA JUGA: Fraksi Gerinda-Fraksi PBR di DPRD juga Dilebur

 “Padahal kode etik itu sudah setahun di Bamus (Badan Musyawarah) DPR dan sudah pula disosialisasikanJadi, paripurna itu kejam sekali kepada saya

BACA JUGA: Hindari Fitnah, Ical Dorong Angket Pajak

Karena itu saya perlu mengklarifikasi soal tuduhan tidak adanya sosialisasi kode etik baru DPR ke fraksi-fraksi," tegas Nudirman Munir, di press room DPR, Senayan Jakarta, Jumat (18/2).

Kode etik baru DPR itu, lanjut Nudirman, menjadi tanggung jawab Wakil Ketua BKTapi paripurna malah memutuskan harus dibahas kembali karena Gerindra dan Hanura merasa tidak dilibatkan.

“Jadi jangan salahkan anggota BK yang telah menyusun kode etik itu

BACA JUGA: PAN Pilih Panja Ketimbang Pansus Angket

Apalagi setelah draft itu diserahkan ke fraksi, BK tidak menerima komplain (keluhan)," kata Nudirman dengan nada kesal.

Sebelumnya, pada paripurna DPR kemarin terjadi penolakan dari fraksi Gerindra dan Hanura karena adanya klausul larangan anggota DPR memasuki lokalisasi prostitusiSejumlah anggota DPR malah menganggap aneh adanya klausul tersebut.

Eva Kusuma Sundari dari Fraksi PDIP menganggap larangan itu tidak perlu diatur secara eksplisit, karena pelacuran itu sudah masuk tindakan asusila yang dikriminalisasikan

Namun Nudirman bersikukuh Kode Etik itu sudah final"Adanya protes tersebut saya sesalkan karena kode etik itu sudah finishTapi kenapa dalam sidang paripurna dipersoalkan lagiKan draftnya sudah kami bagikan kepada fraksi-fraksiKalau ada protes dan kecaman seperti kemarin, berarti mereka tidak membaca draft yang telah kami bagikanMungkin karena mereka sibuk," ujar Nudirman.

Soal makna bahasa yang menyebut penggunaan istilah pelacuran dan prostitusi terlalu vulgar, Nudirman berpendapat bahwa dirinya dan fraksi Partai Golkar justru mendukungnyaTapi, dengan adanya penundaan pengesahan kode etik tersebut, maka pembahasannya akan dibawa lagi ke Bamus

Meski demikian Nudirman berharap tidak ada perubahan atas Kode Etik baru DPR di Bamus"Agar draft yang telah disusun dengan susah payah itu tidak diubah," pungkasnya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PBR Bergabung ke Partai Gerindra